KPK Minta Pemprov Jabar Mendorong Hal Ini untuk Pengawasan Pajak

INILAH, Bandung-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong provinsi Jawa Barat membangun sistem Terpadu guna mengoptimalkan pendapatan daerah. Sistem tersebut dapat memaksimalkan kinerja pemerintah daerah dalam pengawasan pajak di wilayahnya. 

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan usai Penandatanganan Dokumen Kerja sama Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Penertiban Barang Milik Daerah se-Jawa Barat, di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (29/4/2019). 

Dalam kesempatan ini pihaknya mengumpulkan semua kepala daerah baik itu provinsi maupun kabupaten dan kota, termasuk pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta  pajak.

"Ini tujuannya adalah mengoptimalkan bagaimana supaya pendapatan daerah itu bisa ditingkatkan dan semua pajak-pajak ini bisa diawasi semua direkap langsung masuk ke bank daerah (BJB) yang ada," ujar Basaria.

Basaria mencontohkan, misalkan sistem terpadu ini dipraktikkan pada Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Nantinya pendapatan hotel maupun restoran akan disetorkan secara langsung kepada BJB dan dapat dilakukan monitoring oleh pemda, bahkan masyarakat.

Tujuannya, tambah dia, untuk meningkatkan agar tidak ada  kehilangan dari semua pendapatan daerah. "Bahkan di dalam handphonenya bisa diawasi langsung. Setiap saat  berapa real time yang pertumbuhan pertumbuhan yang ada. Itu yang kita coba untuk hari ini," imbuhnya.

Hanya saja, dia katakan, upaya membangun sistem tersebut bukan karena rawan terjadi kebocoran terkait pendapatan daerah maupun pajak. Namun pihaknya menginginkan setiap kepala daerah dapat mengoptimalkan pendapatan di wilayahnya masing-masing. 

Mengingat, lanjut dia, sejauh ini cenderung dilakukan secara manual yang memungkinan membuat perhitungannya kurang tepat dan pengawasannya juga kurang baik. "Ini yang kita coba tingkatkan sehingga dia makin optimal , jadi ini bukan masalah bocor atau tidak . Mengoptimalkan, itu konsepnya," katanya.

Menurutnya, ada sejumlah daerah tertentu yang harusnya bisa dioptimalkan secara pendapatan daerah. Misalnya saja wilayah pantai atau gedung yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi pendapatan daerah tertentu . 

"Untuk tingkat Jabar sebenarnya sudah cukup baik, tapi sudah tentu hal ini khusus untuk mengoptimalkan pendapatan ini supaya dia akan lebih baik," pungkasnya. 

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyambut baik bimbingan dari KPK ini dalam rangka penertiban optimalisasi pendapatan daerah juga barang milik daerah. Dengan demikian, akan mengantisipasi modus yang dilakukan sejumlah pihak hingga menjadikan pendapat daerah tidak optimal. 

"Ada istilah buku (tabungan) satu, buku dua buku tiga,  kalau istilah Ibu Basariah menandakan praktik praktik korupsi itu dari sisi perilaku bisnis masih ada dan berlangsung sehingga merugikan khususnya di pemerintah tingkat dua," ujar Ridwan Kamil. 

Emil -sapaan Ridwan Kamil- mendapat informasi bahwa sistem tersebut sudah diaplikasikan di Kota Makassar. Rencananya dia akan mengirimkan tim ke daerah tersebut guna mengakselerasi sehingga yang dikhawatirkan dapat diperbaiki.

"Dan semua ini berada dalam pengawasan KPK untuk memaksimalkan tidak ada lagi potensi potensi korupsi di Jabar," pungkasnya. (Rianto Nurdiansyah)