KPK Tangkap Bupati Ponorogo Lewat OTT, Diduga Terlibat Suap Mutasi dan Promosi Jabatan

INILAHKORAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (7/11/2025), kali ini menyasar Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko. 

Penangkapan ini diduga berkaitan dengan praktik suap dalam mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

“Mutasi dan promosi jabatan,” ungkap Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi di Jakarta.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa tim penyidik KPK masih berada di lapangan untuk melakukan serangkaian pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti.

“Tim masih bekerja. Saat ini proses OTT masih berlangsung,” ujarnya.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum Bupati Ponorogo tersebut, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak.

OTT Bupati Ponorogo Jadi yang Ketujuh di Tahun 2025

Operasi tangkap tangan terhadap Sugiri Sancoko menambah daftar panjang OTT yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Ini merupakan OTT ketujuh yang dilakukan lembaga antirasuah itu sejak awal tahun.

Beberapa OTT sebelumnya antara lain:

• Maret 2025: Penangkapan anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
• Juni 2025: OTT terkait dugaan suap proyek jalan di Dinas PUPR Sumatera Utara dan Satker Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
• Agustus 2025 (7–8 Agustus): OTT di Jakarta, Kendari, dan Makassar terkait proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
• 13 Agustus 2025: OTT di Jakarta terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
• 20 Agustus 2025: OTT terkait dugaan pemerasan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan.
• 3 November 2025: OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemprov Riau.

Kini, operasi tangkap tangan di Ponorogo menjadi sorotan publik karena melibatkan kepala daerah aktif dan berkaitan dengan praktik jual beli jabatan—isu klasik yang masih sering ditemukan dalam birokrasi daerah.

KPK Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi di Daerah

Melalui penangkapan ini, KPK menegaskan kembali komitmennya untuk memberantas praktik korupsi di seluruh level pemerintahan, termasuk di daerah. Lembaga antirasuah tersebut juga mengimbau pejabat publik agar menjalankan tugasnya secara profesional dan bebas dari konflik kepentingan.

“Setiap bentuk penyalahgunaan kekuasaan, apalagi yang terkait jual beli jabatan, akan kami tindak tegas,” ujar Fitroh menegaskan.