Kritik Dua Layanan RSUD, Forum Puskesos Ungkap Warga Miskin Cirebon Lebih Pilih RS Swata
Kualitas pelayanan di dua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Cirebon menuai kritik tajam menyusul ratusan ribu warga miskin di Kabupaten Cirebon kehilangan kepesertaan BPJS PBI sejak awal 2026. Kondisi rumah sakit daerah dinilai belum mampu menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - Kualitas pelayanan di dua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Cirebon menuai kritik tajam menyusul ratusan ribu warga miskin di Kabupaten Cirebon kehilangan kepesertaan BPJS PBI sejak awal 2026. Kondisi rumah sakit daerah dinilai belum mampu menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
Ketua Forum Puskesos Kabupaten Cirebon Iis Krisnandar menyebut, kebijakan pemerintahan daerah yang mengarahkan warga miskin berobat ke rumah sakit daerah tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan.
"Pemerintahan daerah mengharuskan untuk berobat ke rumah sakit daerah. Padahal rumah sakit daerah ini kurang pelayanannya," ujarnya Kamis 8 Januari 2026.
Menurut Iis, keluhan masyarakat terhadap RSUD tersebut sudah lama muncul. Warga lebih memilih rumah sakit swasta karena pelayanan dinilai lebih cepat dan manusiawi.
"Masyarakat lebih senang ke swasta karena dia lebih memberikan pelayanan yang bagus, kemudian ramah dan cepat," ucapnya
Ia menyoroti kondisi fasilitas di rumah sakit daerah yang dinilai belum layak, terutama bagi pasien kelas tiga yang mayoritas berasal dari keluarga miskin.
"Ini di rumah sakit daerah kipas pun bawa dari rumah. Panas. Orang sakit tambah sakit," ungkapnya.
Saat ditanya rumah sakit daerah yang dimaksud, Iis menegaskan kondisi tersebut terjadi di dua RSUD milik Pemerintahan Kabupaten Cirebon.
Iis menyebutkan, kritik terhadap RSUD Arjawinangun dan RSUD Waled menguat seiring pencoretan lebih dari 200 ribu lebih warga miskin dari kepesertaan BPJS PBI sejak 1 Januari 2026. Dari sekitar 350 ribu penerima sebelumnya, kini banyak warga kehilangan jaminan kesehatan.
Iis menilai, pencoretan BPJS PBI membuat masyarakat miskin berada dalam posisi sulit. Di satu sisi diarahkan ke rumah sakit daerah, di sisi lain pelayanan yang diterima dinilai belum memadai.
Ia menegaskan persoalan utama muncul saat warga miskin tetap membutuhkan perawatan medis, sementara biaya rumah sakit menjadi beban berat tanpa jaminan kesehatan.
"Kalau warga miskin tetap berobat ke rumah sakit, terus darimana mereka mampu bayar," tukasnya.
Editor : Doni Ramdhani
