KSP Soroti Higienis SPPG MBG di Cimahi, 57 dari 73 Unit Sudah Bersertifikat
KSP memantau Program MBG di Cimahi dan menyoroti standar higiene SPPG. Dari 73 SPPG, 57 unit sudah mengantongi sertifikat laik higiene dan sanitasi.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - Kantor Staf Presiden (KSP) berkomitmen bakal melakukan pengawalan berkelanjutan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cimahi, sekaligus menyoroti pentingnya standar higiene dan sanitasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai fondasi utama keamanan pangan bagi ribuan anak sekolah.
Pernyataan itu disampaikan saat rombongan Kantor Staf Presiden (KSP) saat melakukan pemantauan langsung ke SPPG wilayah Cimahi Tengah dan penerimaan manfaat di SMP Negeri 15 Kota Cimahi, Senin (7/9/2026).
"Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan rantai penyediaan makanan berjalan dari pengolahan, distribusi hingga dikonsumsi dengan layak dan aman," kata Perwakilan KSP Letjen (Purn) Arif Rahman di lokasi.
Arif mengapresiasi langkah preventif Pemerintah Kota Cimahi yang rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk menjamin kualitas makanan yang disajikan.
Namun, di sisi lain temuan di lapangan juga menjadi catatan perbaikan, yakni beberapa sarana di SPPG dinilai perlu ditingkatkan, mulai dari pemasangan pendingin ruangan (AC) di ruang kerja yang memadai hingga penyediaan fasilitas air panas untuk proses pencucian alat dan bahan baku.
"Perbaikan ini pun langsung disikapi responsif oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan manajemen SPPG setempat guna memenuhi standar operasional yang ditetapkan," ungkapnya.
Arif menyebut, pemantauan langsung ke titik distribusi dan konsumsi di sekolah menunjukkan respons positif dari penerima manfaat. Menu makan siang yang disajikan berupa olahan daging ayam, acar sayuran, dan buah anggur disantap anak-anak dengan lahap dan hampir habis seluruhnya.
"Berdasarkan konfirmasi langsung ke siswa, menu utama berupa ayam menjadi favorit mereka," sebutnya.
Tak cuma itu, mekanisme pengawasan internal juga diterapkan ketat, di mana penanggung jawab di lokasi wajib mengecek kelayakan makanan sebelum disebarluaskan dan guru pun turut mencicipi makanan tersebut guna memastikan rasa serta kualitasnya terjamin.
"Hingga saat ini, SPPG di bawah pengawasan terkait belum pernah mencatat penolakan atau pengembalian makanan karena dinilai tidak layak konsumsi," bebernya.
Kondisi SPPG di Cimahi: 57 Bersertifikat Higiene dan 5 Masih Proses Pembenahan
Wali Kota Cimahi Ngatiyana dalam paparan resminya menyampaikan data dan kondisi terkini pengelolaan SPPG di wilayahnya. Dari total 73 SPPG yang tercatat di Kota Cimahi, sebanyak 58 unit telah beroperasi, sementara 6 unit belum beroperasi dan 9 lainnya dalam status ditangguhkan sementara.
"Dari jumlah tersebut, sejauh ini telah ada 57 SPPG yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), sedangkan 5 unit lainnya sedang dalam tahap proses pengajuan sertifikasi," kata Ngatiyana.
Ngatiyana mengakui ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh kelima SPPG yang masih dalam proses pemenuhan syarat tersebut, antara lain SPPG Cimahi 3, pernah ditangguhkan oleh Badan Gizi Nasional namun kini telah siap kembali beroperasi.
"SPPG Karangmekar 2, status ditangguhkan dan sedang dalam proses relokasi tempat, SPPG Karangmekar 5 masih harus menindaklanjuti hasil uji laboratorium sampel air yang belum memenuhi standar," ungkapnya.
"SPPG Padasuka 4 belum memiliki instalasi pengolahan air limbah yang memadai dan SPPG Citeureup 2 masih dalam status penangguhan serta tahap pemindahan lokasi," sambungnya.
Ngatiyana menyebut, Pemerintah Kota Cimahi mengapresiasi kerja keras Dinas Kesehatan dan seluruh pihak yang telah membina serta mempercepat pemenuhan syarat sanitasi tersebut.
"Namun, capaian administrasi keberadaan sertifikat tidak boleh membuat terlena atau menjadi sekadar formalitas belaka," ujarnya.
Editor : Ahmad Sayuti

