Lahan Baku Sawah dan Moratorium Dibahas, Pemkab Cirebon Pastikan Investasi Tetap Berjalan

INILAHKORAN.ID - Pemkab Cirebon menggelar pertemuan bersama Real Estate Indonesia (REI). Pertemuan tersebut untuk membahas dua isu strategis yang berkaitan dengan keberlanjutan investasi sektor perumahan.

Dua poin utama yang disepakati dalam pertemuan tersebut yakni proses penetapan lahan baku Sawah (LBS) di Kabupaten Cirebon, serta tindak lanjut atas surat edaran Gubernur Jawa Barat terkait moratorium perizinan dalam rangka mitigasi bencana.

Ketua REI Cirebon, Gunadi mengatakan, dalam pembahasan LBS, Pemkab Cirebon menyebutkan, proses perizinan perumahan yang telah terbit sebelum penetapan LBS tetap dapat dilanjutkan. Asalkan  lokasi pembangunan berada di luar zona lahan baku sawah yang telah ditentukan.

"Aspek legal dari perizinan yang sudah keluar dinyatakan tetap berlaku dan tidak ada izin yang dihentikan akibat penetapan tersebut," kata Gunadi, Senin 12 Januari 2026.

Sementara itu lanjutnya, terkait surat edaran gubernur mengenai moratorium perizinan, disepakati perizinan yang telah memiliki izin awal tetap dapat diteruskan. Namun, pemerintah daerah akan memperkuat aspek mitigasi bencana dalam proses penerbitan izin lanjutan.

"Hal ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian untuk meminimalisasi risiko kebencanaan di lokasi pembangunan," ungkapnya.

Gunadi mengaku, Pemkab Cirebon juga menyampaikan komitmennya untuk melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mengkaji setiap lokasi pembangunan. BPBD akan dilibatkan secara teknis untuk menilai potensi risiko bencana. Sehingga, setiap izin lanjutan yang dikeluarkan telah melalui pertimbangan mitigasi yang matang.

"Keterlibatan BPBD sangat penting karena bidangnya dalam mitigasi kebencanaan. Mereka nanti akan mengeluarkan rekom, apakah lokasi tersebut rawan bencana atau aman," jelas Gunadi.

Pemkab yang di Wakili Wabup Cirebon kata Gunadi memastikan, bahwa investasi tidak boleh berhenti. Namun harus berjalan seiring dengan upaya mitigasi kebencanaan. Setiap alih fungsi lahan khususnya untuk perumahan, wajib melalui kajian teknis yang detail.

"Untuk perumahan lokasi dan arakteristik lahan di Kabupaten Cirebon kan beragam. Mulai dari lahan sawah, kawasan berkontur miring, hingga kebun. Jadi nanti mitigasi bencana lebih detail dengan keluar rekom dari BPBD," ucap Gunadi.

Sementara Wabup Cirebon, Agus Kurniawan Budiman (Jigus) tetap mendukung investasi di Kabupaten Cirebon. Namun tentu, harus disesuaikan dengan kondisi alam dan memperhatikan mitigasi bencana. Namun izin yang sudah keluar sebelum keluar moratorium dari Gubernur tetap akan dilanjutkan

"Surat edaran gubernur harus dipahami bukan sebagai penghambat investasi. Ini sebagai barometer investor dan pemda untuk berhati-hati. Saya sepakat, pembangunan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kondisi lingkungan.

Wabup menambahkan, dengan pendekatan mitigasi yang lebih detail, diharapkan sektor perumahan tetap tumbuh tanpa mengabaikan risiko kebencanaan. 

Seperti diberikan beberapa kali, hujan deras yang mengguyur di wilayah cirebon membuat banjir dimana mana. Terbaru, Perkantoran disekitar Pemkab Cirebon diterjang banjir bandang. Beberapa proyek perumahan yang berdekatan dengan lokasi Pemkab Cirebon dituding sebagai biang keladinya.