Lahan Perkebunan PTPN Diserobot, 200 Hektare Kebun Teh Malabar Pangalengan Rusak

Sebanyak 4.000 hektare lahan PTPN I Regional 2 di Jawa Barat mengalami gangguan penyerobotan dan perusakan.

Lahan Perkebunan PTPN Diserobot, 200 Hektare Kebun Teh Malabar Pangalengan Rusak
Regional Head PTPN I Regional 2, Desmanto (kanan)

INILAHKORAN.ID - Persoalan penguasaan lahan perkebunan milik negara yang dikelola PTPN I Regional 2 di Jawa Barat masih menjadi pekerjaan besar. Sejak era reformasi 1998, praktik penyerobotan lahan dan perusakan tanaman perkebunan disebut terus berlangsung. Akibatnya, ribuan hektare lahan beralih fungsi menjadi area pertanian yang tidak sepenuhnya memperhatikan kaidah konservasi.

Regional Head PTPN I Regional 2, Desmanto, mengungkapkan bahwa dari total sekitar 20 ribu hektare lahan negara yang dikelola perusahaan di Jawa Barat, kurang lebih 4.000 hektare di antaranya mengalami gangguan berupa penyerobotan maupun perusakan tanaman.

Kabupaten Bandung, khususnya kawasan perkebunan teh di Kecamatan Pangalengan, menjadi salah satu wilayah dengan tingkat gangguan paling besar.

Desmanto menduga, tingginya gangguan di kawasan tersebut tidak terlepas dari potensi lahan Pangalengan yang dinilai cocok untuk pengembangan komoditas hortikultura, terutama kentang. Bahkan, aktivitas pertanian di kawasan itu disebut melibatkan sejumlah pengusaha bermodal besar.

"Di Pangalengan itu cukup besar mungkin karena di situ sentra paling cocok kentang. Di situ umumnya banyak sekali kentang. Dan yang saya tahu banyak juga toke-toke besar, orang-orang besar, pengusaha yang berusaha di situ," kata Desmanto di Bandung, Minggu, 22 November 2026.

Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut hilangnya penguasaan perusahaan terhadap aset negara. Alih fungsi perkebunan tanpa memperhatikan aspek konservasi juga berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan, terutama di kawasan perkebunan yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

Karena itu, PTPN I Regional 2 berharap mendapat dukungan dari berbagai pihak untuk mengamankan aset negara sekaligus memulihkan fungsi lahan perkebunan.

"Jadi kami berharap dukungan dari semua pihak untuk mengamankan aset negara ini sehingga kami bisa terbantu memikirkan bagaimana perbaikan tanaman dan meningkatkan pendapatan perusahaan dan kesejahteraan masyarakat juga di sekitarnya," ujarnya.

Di tengah persoalan tersebut, PTPN I Regional 2 mulai melakukan pemulihan lahan secara bertahap. Sepanjang 2026, perusahaan telah melakukan penanaman kembali tanaman teh di atas lahan seluas 150 hektare.

Program rehabilitasi tersebut akan terus dilanjutkan dengan menyesuaikan peruntukan dan karakteristik lahan. Selain teh, sejumlah komoditas seperti karet, kopi, dan kelapa juga disiapkan untuk mengembalikan fungsi perkebunan.

Desmanto mengatakan, kopi menjadi salah satu alternatif komoditas untuk kawasan tertentu karena dinilai memiliki manfaat ekologis sekaligus nilai ekonomi. Dengan pola tanam yang sesuai, tanaman kopi diharapkan dapat membantu menjaga fungsi konservasi lahan sekaligus memberikan tambahan pendapatan.

"Kami berharap itu akan mengembalikan pada tempat yang cocok nanti untuk tanaman kopi. Kita akan kembalikan ke kopi karena kopi juga tanaman yang baik untuk konservasi karena dia tanaman kayu untuk pelindung, tanamannya juga rapat dan mudah-mudahan juga memberikan nilai tambah buat semua," tuturnya.

Sementara itu, Manager Kebun Malabar PTPN I Regional 2, Heru Supriadi, menambahkan bahwa total luas Perkebunan Malabar di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, mencapai kurang lebih 6.200 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 200 hektare lahan perkebunan teh diduga mengalami kerusakan akibat aktivitas sejumlah oknum.

Heru mengatakan, kelompok-kelompok yang sebelumnya bergerak secara terpisah kini disebut telah berafiliasi dengan APP dan SPP. Karena itu, dia meminta aparat penegak hukum tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut.

"Mereka menyerobot lahan negara dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat. Namun, ini merupakan persoalan serius terhadap lahan milik negara dan tidak bisa terus dibiarkan. Kami juga menuntut aparat penegak hukum bertindak tegas," katanya.

Di sisi lain, PTPN I Regional 2 juga berupaya mendukung program pemerintah dalam mewujudkan swasembada bawang putih. Untuk sementara, sejumlah lahan yang sebelumnya mengalami perusakan dan ditanami sayuran secara ilegal akan dimanfaatkan untuk pengembangan komoditas tersebut.

Namun, pemanfaatan itu tidak berarti mengubah peruntukan lahan secara permanen. Setelah program swasembada bawang putih tercapai, lahan-lahan tersebut direncanakan kembali difungsikan sesuai peruntukan awal sebagai kawasan perkebunan teh maupun komoditas perkebunan lainnya.

PTPN I Regional 2 berharap upaya pemulihan lahan dan pengamanan aset negara dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, keberadaan perkebunan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan dan masyarakat sekitar, tetapi juga tetap menjaga fungsi ekologis kawasan perkebunan di Jawa Barat.


Editor : Ahmad Sayuti