Mulai 2027, Sebanyak 758 Guru PPPK Paruh Waktu Cirebon Dialihkan ke Pusat
Sebanyak 758 guru PPPK paruh waktu di Kabupaten Cirebon direncanakan dialihkan ke pemerintah pusat mulai 2027. Pemkab juga memperpanjang kontrak 3.477 PPPK paru
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID – Penataan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Cirebon memasuki babak baru. Sebanyak 758 tenaga guru PPPK paruh waktu direncanakan dialihkan pengelolaan kepegawaiannya ke pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan mulai 2027.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari perubahan skema penataan tenaga pendidik di daerah, menyusul hasil pembahasan DPR RI bersama kementerian terkait.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon, Ade Nugroho Yuliarno, menjelaskan bahwa kebijakan pengalihan tersebut untuk sementara hanya menyasar tenaga guru.
“Pengalihan pengelolaan kepegawaian untuk 758 tenaga guru PPPK paruh waktu direncanakan mulai 2027. Untuk sementara, kebijakan ini baru menyasar tenaga guru dan menjadi bagian dari penataan tenaga pendidik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat,” kata Ade, Minggu, (22/11/2026).
Sementara itu, tenaga PPPK paruh waktu di luar sektor pendidikan masih berada dalam skema penataan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemkab Cirebon saat ini masih menunggu regulasi lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait mekanisme dan sistem pengalihan tenaga guru tersebut.
“Untuk tenaga PPPK paruh waktu di luar sektor pendidikan, sementara ini masih dalam penataan pemerintah daerah. Kami masih menunggu regulasi lebih lanjut dari pemerintah pusat, termasuk bagaimana mekanisme dan sistem pengalihan tenaga guru tersebut akan diterapkan mulai 2027,” ujar Ade.
Di tengah perubahan kebijakan tersebut, Pemkab Cirebon juga telah menyelesaikan perpanjangan kontrak kerja bagi 3.477 PPPK paruh waktu. Perpanjangan kontrak ini dilakukan untuk memberikan kepastian keberlanjutan kerja bagi ribuan pegawai yang tersebar di berbagai perangkat daerah.
“Perpanjangan kontrak sudah kami selesaikan untuk 3.477 PPPK paruh waktu. Dengan demikian, mereka tetap bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di masing-masing perangkat daerah,” ucapnya.
Ade mengatakan, penyerahan kontrak kerja bagi seluruh pegawai tersebut telah rampung dilaksanakan. Sebelumnya, pemerintah daerah juga telah menyiapkan penataan PPPK paruh waktu secara bertahap.
Menurutnya, kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan keberlanjutan tenaga non-ASN yang telah diangkat menjadi PPPK paruh waktu.
“Pertimbangan kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan kebijakan keberlanjutan tenaga non-ASN yang telah diangkat menjadi PPPK paruh waktu,” imbuh Ade.
Dengan adanya kebijakan terbaru dari pemerintah pusat, skema penataan pegawai di Kabupaten Cirebon kini memiliki mekanisme berbeda, khususnya bagi tenaga pendidik.
Pengalihan sekitar 758 guru ke Kementerian Pendidikan dijadwalkan mulai berjalan pada 2027. Sementara itu, tenaga PPPK paruh waktu lainnya tetap mengikuti kebijakan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan kapasitas anggaran.
Ade menyebut perubahan tersebut berkaitan dengan pembagian kewenangan pengelolaan tenaga pendidik antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat.
“Perubahan ini menjadi perhatian tersendiri dalam tata kelola kepegawaian daerah. Ini terkait pembagian kewenangan pengelolaan tenaga pendidik antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat,” katanya.
Dia menambahkan, Pemkab Cirebon selanjutnya perlu menyesuaikan pelaksanaan kebijakan tersebut dengan ketentuan teknis dari pemerintah pusat agar proses pengalihan berjalan sesuai regulasi.
“Pada prinsipnya, kami akan mengikuti ketentuan teknis dari pemerintah pusat agar proses pengalihan ini berjalan sesuai regulasi yang berlaku,” pungkasnya.
Editor : Ahmad Sayuti

