Lantik Empat Pejabat Tinggi Pratama di KBB, Hengki Kurniawan Berikan Sejumlah Catatan yang Harus Dirampungkan

INILAHKORAN, Ngamprah - Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan kembali melantik empat orang pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemda KBB, Jumat 3 Maret 2023.

Keempat pejabat tinggi pratama yang dilantik Hengki Kurniawan tersebut antara lain Ahmad Fauzan Azima sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) KBB, Yopie Indrawan untuk jabatan Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Telematika (Diskominfotik) KBB, Mochammad Ridwan Abdullah Putra menjadi Kepala Dinas Sosial (Dinsos) KBB, dan Moch Ridwan Evi sebagai Kepala Dinas Pemukiman dan Tata Ruang (PUTR) KBB.

“Pengisian kekosongan jabatan oleh pejabat tinggi pratama ini untuk lebih memaksimalkan kinerja di KBB, sehingga lebih fresh di tempat baru serta bisa bekerja lebih maksimal," kata Hengki Kurniawan usai seremoni pelantikan.

Ia menuturkan seluruh pejabat tinggi pratama yang dilantik hari ini menempati posisi baru dapat melaksanakan tugasnya sebaik mungkin dalam melayani masyarakat.

"Selain itu, mutasi, rotasi dan promosi yang dilaksanakan pada hari ini juga diharapkan bisa membawa perubahan dan kemajuan untuk KBB," tuturnya.

Meski begitu, ia mengaku ada sejumlah catatan yang musti segera diselesaikan terutama dalam bidang infrastruktur.

“Selebihnya nanti akan ada rapat pertama untuk PUTR, perhatian publik hari ini di infrastruktur yang cukup banyak," ujarnya.

"Jadi harus betul-betul memetakan mana prioritas perbaikan, dan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran kita,” sambungnya.

Selanjutnya untuk Dishub, lanjut dia, dirinya memiliki janji politik saat kampanye. Salah satunya yaitu program prioritas 'Bandung Barat Caang'.

“Kita punya janji politik program prioritas Bandung Barat Caang yang harus dikejar,” ujarnya.

Sementara untuk Diskominfotik, ia berharap pejabat yang baru dilantik dapat membenahi infrastruktur digital sesuai arahan pemerintah pusat agar program digital bisa menyentuh hingga pelosok.

“Agar kedepan era digital ini bisa betul-betul dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi. Bahkan, digital service itu bisa kita terapkan dalam pelayanan kita sehingga masyarakat lebih efektif dan efesien,” ucapnya.

“Jadi, tidak datang ke pemda, cukup dengan aplikasi sudah bisa ngurus perijinan. Jadi kedepan tatap muka sedikit-sedikit bisa kita kurangi,” tambahnya.

Kemudian, lanjut dia, untuk Dinas Sosial pun memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar, yaitu terkait temuan bantuan sosial (Bansos) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Catatan dari Ombudsman itu nilainya D. Sehingga perlu ditingkatkan dan perlu adanya komunikasi interaksi yang baik, dan mendengar apa yang menjadi keluhan masyarakat,” tutupnya.*** (agus satia negara)