Lebih 600 Ribu Anak di Jawa Barat Tidak Sekolah

INILAHKORAN, Bandung - 658.931 anak di Provinsi jawa barat tidak sekolah. Ini merujuk pada data hasil integrasi dan update data oleh Satuan Pendidikan melalui DAPODIK, EMIS dan PDDikti pada Dasbor Verifikasi Validasi Anak Tidak Sekolah Pusdatin Kemdikbud.

Dimana rinciannya 164.631 orang drop out (DO), 198.570 orang lulus tidak melanjutkan (LTM) dan 295.530 orang belum pernah bersekolah (BPB). 

Soal ini, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jabar Zaini Shofari menyarankan agar pemerintah lebih fokus menangani permasalahan yang dinilai lebih penting, ketimbang hanya menyelesaikan permasalahan yang berada di permukaan. 

"Saya lebih suka menggunakan data yang sekarang sudah ada untuk kemudian terus diperbaiki dalam artian yang tidak sekolah harus disekolahkan, sekolah membuka ruang yang seluas-luasnya, khususnya bagi anak-anak tidak sekolah," kata Zaini baru-baru ini.

"Entah iya (karena) biaya, entah putus (sekolah), entah DO dan lain sebagainya. Atau tetap mau menggunakan cara-cara yang sporadis yang (bersifat) menyentuh dan booming? hanya di tingkat atas di permukaan tapi tidak menyelesaikan pada persoalan yang sifatnya substansial," ucapnya.

Seperti pendidikan karakter Panca Waluya di barak militer yang dikabarkan telah menghabiskan anggaran sebesar Rp3,2 miliar untuk membina kurang lebih sekitar 273 anak yang dinilai nakal. 

"Tinggal pilihan saja, mau menggunakan anggaran Rp 3,2 miliar untuk 273 anak itu atau menuntaskan anak tidak sekolah yang mencapai enam ratus ribu itu?," ujarnya. 

Selain diharapkan dapat menentukan kebijakan dengan lebih bijaksana, Zaini juga meminta kepada pemerintah provinsi agar bisa lebih menunjukan keberpihakan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di tahun ini.

Lantaran selain faktor ekonomi, tingginya presentase anak tidak bersekolah di Jawa Barat juga disebabkan oleh sistem penerimaan peserta didik baru yang lebih banyak menampung siswa mampu. 

Sehingga SPMB Jabar tahun 2025 tidak hanya sekedar merekrut siswa berdasarkan domisili serta kemampuan secara finansial saja, melainkan juga dapat mengakomodir para siswa yang masuk dalam kategori tidak mampu. 

"Harus ada regulasi yang kokoh, yang kuat termasuk di wilayah perencanaan yang matang. Sehingga SPMB hari ini tidak sekedar merekrut dari wilayah domisili ataupun yang mampu (saja) tapi juga mengakomodir anak-anak didik yang orang tuanya disebut kategori miskin," tuturnya.

Dia meyakini, bila keberpihakan tersebut dapat diwujudkan oleh Gubernur Dedi Mulyadi presentase anak tidak bersekolah di Provinsi Jabar akan semakin menurun. 

"Saya yakin angka itu bakal turun (tapi) harus ada keberpihakan disitu," kata dia.

Sementara Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengaku bakal mempercepat program pembangunan sekolah baru untuk meningkatkan angka partisipasi wajib sekolah selama 12 tahun. 

Dia menyadari, angka presentase anak tidak sekolah di Jawa Barat masih sangat tinggi, sehingga diperlukan sejumlah strategi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. 

"Iya, jadi begini, kan angka anak di Jawa Barat sekolahnya kan masih sangat rendah ya (kemudian) kan target saya 12 tahun," ujarnya.

"Makanya strategi yang akan dilakukan tadi, sudah disepakati di rapat dengan badan anggaran, yaitu satu, mempercepat pembangunan sekolah-sekolah pemerintah,terutama SMA yang menjadi kewenangan provinsi," sambung Dedi. 

Selain itu, dirinya juga bakal menggratiskan seluruh biaya pendidikan bagi masyarakat Jabar baik di sekolah negri maupun di sekolah swasta, sehingga angka partisipasi wajib sekolah selama 12 tahun dapat meningkat.

"Kemudian yang kedua adalah menggratiskan pendidikan bagi seluruh rakyat Jawa Barat di negeri dan di swasta khusus untuk di swasta digratiskan untuk masyarakat miskin, sehingga diharapkan tahun ini angka partisipasi sekolah 12 tahun meningkat," ucapnya. 

Tidak hanya itu, Pemprov Jabar kata dia juga akan merelokasi anggaran untuk siswa tidak mampu, dengan cara mengidentifikasi para lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bakal melanjutkan jenjang pendidikan ke tingkat SMA. 

"Kita akan menghitung proyeksi lulusan SMP masuk SMA itu berapa. Kita hitung rakyat miskinnya berapa, datanya harus kita faktualisasi sehingga hitungan angkanya itu harus segera muncul dan itu menjadi objek realokasi anggaran," tuturnya.

Mengenai kepastian siswa kelompok tidak mampu untuk masuk ke sekolah negeri, Dedi mengatakan tidak semua siswa tidak mampu bakal masuk ke sekolah negeri. 

Meski demikian, Pemprov Jabar diakuinya bakal menjamin, menggratiskan seluruh biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu yang masuk ke sekolah swasta. 

"Kalau negeri kan sudah otomatis gratis. Tapi kan tidak semua orang miskin bisa masuk negeri. Pasti ada yang masuk swasta. Sehingga pemerintah menjamin pendidikan gratis untuk masyarakat miskin yang di sekolah swasta. Kalau sekolah negeri kan tidak miskin, tidak kaya, tetap gratis," pungkasnya. ***