Legalitas Izin Bangunan Ponpes Al Khoziny yang Ambruk Ditelusuri

INILAHKORAN - Penyelidikan terhadap tragedi robohnya Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, kini berfokus pada aspek legalitas dan kelayakan bangunan.

Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) menduga ada kejanggalan dalam dokumen perizinan serta ketidaksesuaian standar teknis konstruksi bangunan yang menewaskan puluhan santri tersebut.

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto mengungkapkan, pihaknya tengah memeriksa dokumen perencanaan, perizinan, dan pengawasan pembangunan asrama putra yang ambruk. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan apakah seluruh proses telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

“Penyelidikan kami tidak hanya berfokus pada penyebab fisik runtuhnya bangunan, tetapi juga pada aspek legal dan administratif. Kami ingin mengetahui apakah ada pelanggaran dalam proses perencanaan dan penerbitan izin bangunan,” ujar Irjen Nanang di Surabaya, Rabu (8/10) malam.

Hingga saat ini, polisi telah memeriksa 17 saksi, termasuk pihak pengembang, pengawas proyek, serta sejumlah santri dan pengurus pondok. Jumlah saksi itu diperkirakan akan bertambah seiring pendalaman kasus.

Menurut hasil pemeriksaan sementara, ditemukan indikasi kuat adanya kelalaian dalam pengawasan struktur bangunan. Hal ini menguatkan dugaan bahwa kegagalan konstruksi menjadi penyebab utama ambruknya mushalla asrama putra Ponpes Al Khoziny.

“Kami juga melibatkan ahli teknik sipil dan bangunan untuk memastikan faktor teknis yang berkontribusi terhadap keruntuhan tersebut,” tambahnya.

Kasus ini ditangani oleh tim gabungan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim. Polisi menjerat dugaan pelanggaran Pasal 359 dan 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka, serta Pasal 46 ayat (3) dan Pasal 47 ayat (2) UU Bangunan Gedung.

Irjen Nanang menegaskan bahwa proses hukum akan dilakukan secara transparan dan profesional. Ia berharap kasus ini menjadi pengingat bagi para pengembang dan lembaga pendidikan agar lebih memperhatikan aspek keselamatan bangunan.

“Ini menjadi pelajaran penting agar setiap pembangunan, termasuk tempat pendidikan, tidak mengabaikan standar teknis dan keamanan,” tegasnya.

Data kepolisian mencatat total 171 korban dalam tragedi tersebut. Dari jumlah itu, 67 kantong jenazah telah dievakuasi — 34 di antaranya berhasil diidentifikasi — sementara 104 korban lainnya selamat dan masih menjalani pemulihan.