Polisi Periksa 17 Saksi Terkait Runtuhnya Ponpes Al Khoziny, Diduga Ada Kelalaian Konstruksi

Polisi Periksa 17 Saksi Terkait Runtuhnya Ponpes Al Khoziny, Diduga Ada Kelalaian Konstruksi

Polisi Periksa 17 Saksi Terkait Runtuhnya Ponpes Al Khoziny, Diduga Ada Kelalaian Konstruksi

INILAHKORAN - Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) terus mendalami penyebab robohnya bangunan Pondok pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, yang terjadi pada Senin (29/9) lalu dan menewaskan puluhan santri. Hingga saat ini, polisi telah memeriksa sedikitnya 17 saksi terkait kasus tersebut.

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto menjelaskan, pemeriksaan belasan saksi tersebut dilakukan untuk mengungkap adanya dugaan kegagalan konstruksi pada bangunan mushalla asrama putra yang ambruk.

“Kami sudah memeriksa sekitar 17 saksi dan jumlahnya kemungkinan akan bertambah. Pemeriksaan berikutnya akan melibatkan pihak yang bertanggung jawab dalam pembangunan serta sejumlah ahli,” ujar Irjen Nanang di Surabaya, Rabu (8/10) malam.

Menurutnya, Polda Jatim juga telah membentuk tim gabungan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus). Tim ini akan melakukan gelar perkara guna menentukan peningkatan status dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Dalam kasus ini, polisi menerapkan dugaan pelanggaran Pasal 359 dan 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kelalaian yang mengakibatkan kematian dan luka-luka, serta Pasal 46 ayat (3) dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Hasil penyelidikan sementara menunjukkan indikasi kuat adanya kelalaian dalam proses pembangunan maupun pengawasan struktur bangunan. “Sejak awal kami menduga kegagalan konstruksi menjadi penyebab utama. Karena itu, kami melibatkan ahli teknik sipil dan bangunan untuk menganalisis secara ilmiah,” jelasnya.

Polisi juga tengah menelusuri dokumen perencanaan dan perizinan bangunan untuk memastikan apakah proses pembangunan sudah sesuai dengan standar teknis sebagaimana diatur dalam UU Bangunan Gedung.

Irjen Nanang menegaskan, proses hukum akan dijalankan secara terbuka dan akuntabel. Ia berharap kasus ini menjadi pelajaran penting agar setiap proyek pembangunan memiliki perencanaan dan pengawasan yang matang.

“Semua pihak sama di hadapan hukum. Siapa pun yang terbukti lalai akan dimintai pertanggungjawaban,” tegasnya.

Berdasarkan data kepolisian, total korban dalam tragedi tersebut mencapai 171 orang. Dari jumlah itu, terdapat 67 kantong jenazah—34 di antaranya telah teridentifikasi—dan 104 orang lainnya selamat serta masih menjalani pemulihan.


Editor : Firda Rachmawati