Legislator Minta Pemkot Bogor Anggarkan Pembelian STB

INILAHKORAN,, Bogor - Anggota DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk menganggarkan pembelian Set Top Box (STB) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 mendatang.

Hal tersebut diungkapkannya berdasarkan daftar penerima yang berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor sebanyak 58 ribu, hanya 21 ribu yang baru menerima bantuan STB. 

"Ya, untuk bantuan dari pemerintah pusat yang bekerja sama dengan lembaga penyiaran swasta tidak maksimal di daerah. Baru 21ribu yang sudah menerima STB, jadi kurang lebih masih ada 37ribu yang belum menerima berdasarkan DTKS. Untuk itu saya minta Pemkot Bogor untuk menganggarkan di APBD 2023, estimasi yang layak dan benar-benar diberikan STB berdasarkan kriteria khusus ada di angka 32 ribu. Atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan kriterianya yg mendekati keadilan," ungkap Atty kepada wartawan pada Sabtu (12/11/2022).

Atty menambahkan, masyarakat mengeluh lantaran Kementrian Kominfo menghentikan siaran tv analog di Jabodetabek pada Rabu (2/10/2022) lalu. Hal tersebut sontak membuat riuh di masyarakat. 

"Masyarakat menengah kebawah hiburannya hanya tv, siaran (analog) dihentikan, yang ga dapat harus beli (STB) boro-boro untuk beli, mereka lebih memilih untuk beli keperluan yang lain yang lebih urgent," tutur Politisi PDI Perjuangan itu.

Atty memaparkan, Intervensi APBD untuk kebutuhan STB bagi masyarakat saat ini sangatlah ditunggu, mengingat siaran televisi merupakan hiburan satu-satunya untuk keluarga. Karena itu diminta agar Pemkot Bogor melalui Diskominfo dan Dinsos untuk berperan aktif dan hadir ditengah pilunya masyarakat. Dirinya akan memperjuangkan anggaran STB bagi masyarakat miskin yang terdata di DTKS. Menurutnya, dalam hitungan sementara APBD 2023 mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini.

"Perjuangan saya ini juga mendapatkan respon baik dari pak wakil wali kota. Rencananya dalam waktu dekat akan segera dibahas di internal pemkot dengan melibatkan OPD terkait," terangnya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya angkat suara terkait banyaknya keluhan warga terkait sulitnya mendapat Set Top Box (STB) gratis di wilayahnya. Ia pun berjanji akan menelusurinya.

"Saya mau telusuri, karena kalau di kabupaten (Bogor) kok tidak terlalu ada persoalan gitu ya. Di kota banyak persoalan. Saya (akan) telusuri apakah pendataan atau koordinasinya yang bermasalah atau apanya. Yang ngeluh (soal STB) ke saya pun banyak, nanti saya cek lagi wilayah, kecamatan, dan kelurahan dengan Kominfo," tuturnya.

Bima menjelaskan, program migrasi siaran TV hingga pendistribusian STB dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemkot Bogor hanya membantu menyosialisasikan. Meski begitu, pihaknya akan turun melakukan investigasi terkait hal itu.

"Semua (dilakukan) dari pusat. Ini kan program pusat yang kami bantu sosialisasikan kemarin sudah simbolis gitu. Nanti saya investigasi dulu ya kenapa banyak yang belum kebagian," bebernya.

Saat ditanya soal rencana pengalokasian anggaran, Bima Arya dengan tegas menyatakan tidak ada alokasi melalui APBD, karena hal ini merupakan program pemerintah pusat.

"Gak ada, semua gak ada. Berarti (permasalahan) ini Kemenkominfo yang belum maksimal untuk sosialisasi dan pendataan," pungkasnya.*** (Rizki Mauludi)