Dewan Panggil DLH Perihal Sopir Truk Sampah Mogok Kerja, Ini Hasilnya 

INILAHKORAN, Bogor - Komisi III DPRD Kota Bogor memanggil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) perihal mogok kerja para sopir truk sampah pada Senin 27 Mei 2024. Sekretaris Komisi III DPRD Kota Bogor, Bambang Dwi Wahyono menjelaskan dalam rapat kerja dengan DLH perihal tupoksi penyelenggaraan program persampahan.

"Ya, tadi DLH menyampaikan kebutuhan anggaran senilai Rp2,4 milyar selama 1 tahun untuk pelaksanaan program pengangkutan persampahaan. Nilai tersebut berkaca dari yang diterapkan oleh Pemerintah di Cimahi. Lalu kami sampaikan bahwa untuk penanganan persampahan bukan hanya di armada pengangkutan atau sopir. Tapi harus dilakukan komprehensif dari hulu sampai hilir," ungkap Bambang.

Bambang menerangkan, persampahan itu harus dikaji kembali. Program-programnya seperti apa karena berkaitan harus didukung oleh semua elemen di Kota Bogor. Persoalan persampahan sangat krusial dan penyelesainnya masuk ke dalam skala prioritas. Bambang mengatakan, pihaknya akan menyampaikan pada Badan Anggaran bahwa ada hal-hal krusial yang harus tidak direfocusing termasuk salah satunya persampahan.

Baca Juga : Pelaku Pembobolan Mesin ATM di Indomaret Tertangkap, Sat Reskrim Polres Bogor Kejar DPO Bernama Black

"Secara teknis nanti ada di Badan Anggaran pada saat nanti rapat Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) mungkin atau APBD. Nanti kami baru bahas angka angka. Kalau di sini hanya membahas mengenai trigger (pemicu) programnya seperti apa," terang Bambang.

Bambang membeberkan, pembahasan mengenai solusi persoalan sampah ini dikatakannya akan terus berlanjut secara bertahap. Untuk sementara waktu, pihaknya membahas program yang akan dilaksanakan, baru selanjutnya membahas lebih jauh soal anggaran. Iya juga memahami kondisi yang dirasakan sopir saat bekerja di lapangan. Menurutnya banyak hal-hal yang sulit diprediksi, salah satunya yakni cuaca.

"Tambahan dari warga kan tidak wajib, itu bentuk apresiasi warga pada pelaksana pengangkut sampah. Tidak bisa dihitung secara flat, ada juga yang tidak memberi. Tidak bisa dikategorikan sebagai kesejahteraan," bebernya.

Baca Juga : Dua Mantan Ketua Parpol di Jawa Barat ini Kompak Menginginkan Perubahan Kepemimpinan di Kabupaten Bogor

Sementara itu, Kepala DLH Kota Bogor, Denni Wismanto menuturkan mengenai pemanggilan itu. Denni memastikan bahwa Komisi III mendukung upaya yang telah dilakukan oleh pihaknya.