Lindungi Pangan dari Kartel, Pemprov Jabar Gandeng Bulog
Badan Urusan Logistik (BULOG) menjalin sinergitas bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dalam menguatkan jejaring hingga setiap desa. Hal tesebut dalam rangka pengendalian pangan hingga ke
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAH, Bandung-Badan Urusan Logistik (BULOG) menjalin sinergitas bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dalam menguatkan jejaring hingga setiap desa. Hal tesebut dalam rangka pengendalian pangan hingga ke depan tak lagi dikuasai oleh kartel.
Direktur Bulog Budi Waseso mengatakan, terciptanya ketahanan dan swasembada pangan adalah harapan dari negeri ini. Bilamana terdistribusi secara menyeluruh maka ketahanan pangan akan tercapai.
"Kalau sudah begitu tentunya akan menyangkut kesejahteraan masyarakat kita. Oleh sebab itu, pada bulog ini tidak mempunyai jejaring hingga ke tingkat desa. Maka kita harus membangun sinergitas dengan berbagai elemen," ujar Budi Waseso di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (13/2/2019).
Karena itu, pihaknya mersa perlu menjalin sinergitas dengan berbagai stake holder, tak terkecuali dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Nantinya, melalui RT/RW, kepala desa, kecamatan, hingga provinsi bisa memiliki jejaring untuk pendistribusian bahan pangan.
"Itu kan untuk kestabilan harga dan ketersediaan pangan. Jadi tidak lagi nanti ke depan itu pangan ini dikuasain oleh 'kartel' dan mengendalikan pangan. pangan harus dikendalikan oleh negara. Sehingga kestabilan itu yang menentukan ketersediaan pangan," tegasnya.
Kerjasama juga dilakukan termasuk dalam program menyerap hasil panen pangan di Jawa Barat. Pihaknya berharap bisa menyerap sebanyak mungkin produk pertanian termasuk padi. Yang nantinya untuk cadangan stok pangan negara.
"Jadi ada beras medium, premium kita serap semua. Kita menghindari dari impor. Karena kita (Indonesia) daerah produksi pangan, terutama beras. Terutama jawa barat. Jangan sampai kita justru ketergantungan bahan pangan dari negara lain," katanya.
Bahkan, dia sampaikan, pihaknya berencana mengekspor beras ke sejumlah negara. Rencana itu untuk mengantisipasi gudang Bulog penuh serta menjaga kestabilan harga pangan dalam negeri. Rencana ekspor tersebut mengacu pasa prediksi panen rata pada April-Maret, yang ditargetkan mampu menyerap 1,8 juta ton beras.
"Ekspor beras kan kita prediksi akan ada panen raya, target penyerapan 1,8 juta ton. Kalau lebih dari itu (penyerapannya) Gudang Bulog enggak ada, tapi kita enggak nyerah serapan terus kita lakukan. Maka perhitungan kita ekspor," paparnya.
Dia sampaikan, sedikitnya ada lima negara yang sudah tertarik mendatangakan beras dari Indonesia. Namun Budi belum membeberkan lima negara tersebut.
Selain itu, lanjut dia, ketersediaan beras ekpor juga tergantung dari penyerapan saat panen raya nanti. Contohnya dari target 1,8 juta ton ternyata realisasinya mencapai 1,9 juta ton maka 100 ribu tonnya akan diekspor.
"Perkiraan nanti kita lihat misalnya kelebihan 100 ribu ton maka itu yang akan kita ekpor. Kalau kelebihan 50 ribu ton itu yang kita ekpor, tergantung bagaimana kelebihan. Sekarang kita sedang data kebutuhan negara penerima," ucapnya.
Rencana tersebut, menurut dia, menjadi bukti Indonesia berhasil swasembada pangan. Namun, lanjut dia, semua itu tergantung dengan kesiapan Kementrian Perdagangan dan Perindustrian dalam merealisasikan rencana ini.
"Nah sekarang bagaimana keberhasilan itu supaya tidak merugikan masyarakat petani dan tetap memberi semangat pasar petani yaitu bagaimana kita tetap bisa memberikan jalan untuk petani mendapat kesejahteraan dari hasil pertanian itu," paparnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku telah menyampaikan kepada Dirut Bulog Budi Waseso bahwa saat ini ada hampir 50 juta penduduk Jabar yang mencari makan setiap hari. Maka, harus memastikan kestabilan pangan dengan kerjasama yang baik.
"Jaringan dari Bulog kan terbatas, sementara kami bisa sampai ke lurah, kepala desa, RT, RW. Kalau ada instruksi yang menjaga stabilitas pangan dengan mudah kami lakukan koordinasi itu, tapi tentulah dengan Mou yang menjadi dasar kita," ujar Ridwan Kamil.
Gubernur karib disapa Emil ini mengatakan, pada pelaksanaannya tidak selalu melakukan operasi pasar. Yang penting, kata dia, mata rantai pangan di Jawa Barat bisa lancar tanpa ada hambatan.
"Kalau lancar inflasi turun. Kalau inflasi turun harga terjangkau," pungkas Emil.
Editor : inilahkoran
