Mantan Direktur KPK Awasi Proyek RSUD Kota Bogor

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim yang juga mantan direktur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginginkan mega proyek RSUD Kota Bogor segera berjalan. Dia mengharapkan, pihak pemenang lelang tidak telat mengerjakan dan konstruksi bangunan sesuai dengan spesifikasi. 

Mantan Direktur KPK Awasi Proyek RSUD Kota Bogor
Foto: Rizki Mauludi

INILAH, Bogor - Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim yang juga mantan direktur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginginkan mega proyek RSUD Kota Bogor segera berjalan. Dia mengharapkan, pihak pemenang lelang tidak telat mengerjakan dan konstruksi bangunan sesuai dengan spesifikasi. 

Menurutnya, adanya catatan kecil perihal pemenang lelang di Bekasi beberapa tahun lalu ditekankan tidak terjadi di Kota Bogor dalam pembangunan 300 kamar rawat inap tersebut. Dedie melanjutkan, proyek RSUD itu sudah melalui tahap lelang dan pemenang lelang diharapkan dapat konsisten melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. 

"Saya sudah lihat tendernya dan segala macam, saya sih melihatnya sudah sesuai dengan prosedur yang mesti ditempuh," kata Dedie, Senin (27/5/2019). 

Dedie melanjutkan, melihat harga penawaran yang rendah dari harga perkiraan sendiri (HPS) itu tidak menjadi persoalan berarti. Asalkan, speknya sesuai dan tidak ada yang dikorupsi. Terpenting, pemenang lelang harus lebih konsen terkait waktu pengerjaan. 

"Kan mereka juga ada kewajiban nanti import beberapa poin barang. Mereka harus penuhi. Kan kalau tidak kan ada dendanya. Semakin molor waktunya maka semakin dia tidak bisa. Makanya kita juga tidak mau mengutak-atik," tambhnya. 

Terkait pemenang lelang yang memiliki pengalaman bangunan ambruk di Bekasi, Dedie menanggapinya lebih lanjut. 

"Mungkin diantara beberapa banyak bangunan yang mereka bangun ada saja kali ya. Tapi mudah-mudahan di kita tidak ada. Nanti kami akan kontrol pengawasannya. Kami sudah bentuk tim pengawasannya. Kan udah ada TP4D, kita sudah koordinasi dengan kejaksaan," bebernya.

Terpisah, Ketua Umum Korps Mahasiswa (Kopma) Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Bogor Lathif Fardiansyah menuturkan, dikarenakan proyek ini menyangkut kemaslahatan hajat hidup orang banyak sehingga proyek tersebut harus diawasi dengan sangat serius.

"Apalagi, dengan waktu yang sempit dan anggaran penawaran turun hingga Rp10 Miliar, patut dipertanyakan pengerjaan dan kualitasnya. Maka harus dipastikan betul pembangunannya tidak asal-asalan atau tidak main-main," ujarnya.

Lathif menjelaskan, proyek ini harus sesuai dengan perencanaan yang ada, dan spek harus dipastikan yang terbaik. Tak hanya itu, track record pemenang tender harus juga sebaiknya harus dilihat. 

"Jika buruk, masih ada waktu untuk diganti saja, daripada saat sudah berjalan mega proyek ini akan mandek atau tidak sesuai dengan rencana," tegasnya.

Lathif juga mengatakan, jika dalam proyek ini, sebaiknya diwaspadai sejumlah pihak baik itu dari pemkot atau instansi lainnya apakah ada yang main mata dengan pemenang tender. 

"Kalau ada main mata. Dipastikan kualitas akan menurun, karena dari pagu saja sudah jauh turun nilainya, ditambah ucapan terima kasih atas proses main mata ini," pungkasnya. (Rizki Mauludi)


Editor : Doni Ramdhani