Mantapkan Koordinasi, Ridwan Kamil Kumpulkan Para Kepala Daerah se-Jabar

INILAH, Bandung - Gubernur Jabar Ridwan Kamil kembali memantapkan koordinasi dengan kepala daerah se-Jabar. Hal tersebut tampak dalam Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Kopdar) edisi ke-3 di Hotel Pantai Indah Timur, Kabupaten Pangandaran, Kamis (26/9/2019).

Di antara yang hadir pada kegiatan tersebut yakni Wali Kota Bandung Oded M Danial, Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna, Bupati Bandung Barat Aa Umbara, Bupati Pangandaran Jeje Wiriadinata sebagai tuan rumah, serta kepala daerah lainnya. 

Ridwan Kamil berharap aspirasi dari setiap kepala daerah bisa disampaikan secara langsung kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. 

"Kopdar ini dimensi koordinasinya banyak ya, rumit lah. Mudah-mudahan diapresiasi di zaman saya kan dirutinkan, saya lihat aura dari kepala daerah happy menandakan curhatan kemacetan selama ini diselesaikan satu per satu," ujar Ridwan Kamil.

Emil -sapaan Ridwan Kamil- melanjutkan, kegiatan Kopdar ini akan digelar secara tematik. Hal tersebut untuk lebih mudah mengklasifikasi permasalahan yang terjadi di setiap daerah. Adapun tema besar yang dibahas pada Kopdar kali ini yaitu  masalah keuangan daerah. 

"Nanti per tiga bulan dibahas sesuai tema. Tema kali ini keuangan dan pinjaman daerah. Nanti mungkin tentang standarisasi reformasi birokrasi dan lain-lain," kata dia. 

Lebih lanjut, untuk menunjang kemajuan daerah dia sampaikan terdapat delapan pintu atau sumber dana yang dapay dimanfaatkan. Di mana dana tersebut merupakan sumber pembiayaan pembangunan.

Diantaranya, APBD tingkat kota/kabupaten, APBD provinsi, APBN, pinjaman bank daerah, obligasi daerah, dana umat, CSR dan Public Private Partnership atau Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

"Mari bersemangat, bahwa ternyata membangun daerah tak lagi mesti lewat APBD. Karena kajian kami APBD itu hanya 10 persen dari keharusan membangun seluruh yang kita butuhkan. Kalau ngandelin APBD butuh 30 tahun. Hari ini kita ngomong yang pasti-pasti," tutur Emil. 

Menurut dia, skema pembiayaan pembangunan daerah layaknya pasangan suami istri yang ingin mendapat rumah atau kendaraan namun dengan pendapatan yang terbatas. 

"Sekarang saya tanya bapak ibu kalau beli mobil kontan atau kredit, kalau beli rumah orang baru menikah apa beli kontan atau KPR? Ya KPR. Rumah ada bisa dipakai warung keuangan keluarga gak terganggu, itulah hidup manajemen keuangan moderen. Itu tak terjadi dalam pemerintahan kita. Maka Kopdar itu kita ubah teori manajemen keuangan," papar dia.

Karena itu, tambah Emil, salah satu pintu pendanaan yang paling memungkinkan adalah pinjaman bank daerah. Dalam hal ini, ia menyarankan kepala daerah untuk melakukan pinjaman kepada Bank Jabar (bjb). Apalagi, saat ini bjb memiliki program kredit investasi daerah. 

"Kenapa kita tidak bisa padahal kita punya bjb, Bapak-bapak ini pemilik saham. Ini bank sendiri, saham sendiri, kita sibuk ngotak-ngatik APBD padahal triliunan di bjb yang tersedia. Tinggal bapak ibunya ada kemauan tidak. Kopdar itu untuk membukakan hal-hal yang selama ini mungkin tidak ada yang paham," kata Emil. (Rianto Nurdiansyah)