Masuk 2026, Pemprov Jabar Akui PR Kemiskinan dan Pengangguran Masih Menghantui

INILAHKORAN.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakui, capaian pembangunan sepanjang 2025 belum sepenuhnya menuntaskan persoalan mendasar di masyarakat.

Sejumlah pekerjaan rumah (PR) strategis, terutama kemiskinan dan pengangguran, masih menjadi fokus utama yang harus diselesaikan pada 2026.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan, secara umum arah pembangunan Jawa Barat berada di jalur yang sesuai dengan harapan. Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya menjawab tantangan struktural yang dihadapi daerah.

“Overall Jawa Barat memang on the track menuju Jawa Barat istimewa, tetapi tetap ada PR besar yang harus kita selesaikan,” ujarnya, dikutip Kamis 1 Januari 2025.

Herman mengungkapkan, tingkat kemiskinan Jawa Barat saat ini masih berada di angka 7,02 persen. Meski lebih rendah dibanding rata-rata nasional dan menunjukkan tren penurunan, angka tersebut dinilai belum ideal.

“Angka ini masih harus kita tekan terus. Harapan kita, tentu lebih kecil lagi, karena makin kecil makin baik,” ucapnya.

Selain kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka yang masih berada di kisaran 6,7 persen juga menjadi perhatian serius Pemprov Jabar. Pihaknya menilai, persoalan ketenagakerjaan masih menjadi tantangan utama di tengah pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil.

Dalam konteks tersebut, Herman turut menyinggung kebijakan upah minimum sektoral yang sempat memicu dinamika dengan kalangan buruh. Ia menegaskan, Pemprov Jabar berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

“Aspirasi buruh kita dengarkan dan kita tindak lanjuti, meskipun tidak semuanya bisa dipenuhi,” katanya.

Menurut Herman, kebijakan yang terlalu berat sebelah justru berisiko menekan dunia usaha dan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Karena itu, pemerintah daerah memilih mengambil posisi moderat dengan mempertimbangkan ekosistem ekonomi secara menyeluruh.

“Tidak ada kebijakan yang bisa membahagiakan semua pihak. Yang penting ekosistem ekonomi Jawa Barat tetap terjaga,” ucapnya.

Ia menegaskan, setiap kebijakan yang diambil Pemprov Jabar tidak bersifat parsial atau sporadis, melainkan dirumuskan secara komprehensif demi kepentingan jangka panjang daerah.

“Jadi mohon maaf kalau ada pihak yang mungkin kurang berkenan, tapi yang jelas tidak ada kepentingan lain kecuali Jawa Barat. Ke depan harus jauh lebih baik. Karena Pak Gubernur melihatnya komprehensif, tidak sporadis, tidak parsial,” tuturnya.

Ke depan, Herman optimistis berbagai PR tersebut dapat ditangani secara bertahap. Dengan pertumbuhan ekonomi yang terus dijaga serta penguatan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan perguruan tinggi, Pemprov Jabar berharap dampaknya dapat langsung dirasakan pada penurunan kemiskinan dan pengangguran pada 2026.

“Insya Allah, dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, dampaknya pasti ke pengangguran dan kemiskinan,” tutupnya.