Masyarakat Kabupaten Bogor Puas Kinerja Rudy Susmanto-Jaro Ade

INILAHKORAN.ID - Sekitar 83,29 persen rata-rata masyarakat Kabupaten Bogor puas atas setahun masa kepempimpinan Rudy Susmanto-Jaro Ade.

Hal itu merupakan hasil survei LS Vinus yang dilaksanakan pada 5-15 Februari kemarin. Ada 16 bidang yang disurvei yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, insfrastruktur, transportasi, ketenagakerjaan, pertanian, sosial, pelayanan publik, keamanan, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, tata kelola pemerintahan, tata kelola lingkungan hidup, kebudayaan, dan komunikasi publik.

Dari 16 bidang tersebut, tingkat kepuasan tertinggi di bidang insfrastruktur dan kebudayaan dimana presentasenya 92,19 persen dan 91,50 persen.

Sementara, bidang yang tingkat kepuasannya agak kurang yakni pertanian 72,88 persen, ekonomi 72,94 persen, ketenagakerjaan 73,56 persen, transportasi 74,25 persen, pemberantasan korupsi 79,38 persen, dan penegakan hukum 79,75 persen.

Sedangkan, bidang yang kepuasaannya biasa-biasa saja yaitu keamanan 84,44 persen, kesehatan 85,94 persen, pendidikan 86,44 persen, tata kelola pemerintahan 86,25 persen, pelayanan publik 86,94 persen, komunikasi publik 88,94 persen, dan tata kelola lingkungan hidup 89,13 persen.

Founder LS Vinus Yusfitriadi mengungkapkan, walaupun rata-rata masyarakat puas tetapi bidang yang hanya sangat puas hanya dua bidang yaitu insfrastruktur dan kebudayaan.

"Dari 16 bidang, yang sangat puas hanya 2 bidang, 8 bidang puas, dan 6 bidang lainnya kurang puas. Hal ini yang harus dibenahi di sisa masa kepemimpinan Rudy Susmanto-Jaro Ade,"  ungkap Yusfitriadi kepada wartawan, Kamis 19 Februari 2026.

Yusfitriadi menilai, masih kurang puasnya masyarakat Kabupaten Bogor terhadap bidang pertanian, ekonomi, ketenagakerjaan, transportasi, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.

"Saya melihat belum ada program-program di bidang pertanian, ekonomi tersedianya lapangan kerja, transportasi  yang sudah berjalan maksimal. Sementara kebijakan Bupati-Wabup Bogor perihal pemberantasan korupsi dan penegakan hukum masih belum ada ketegasan di mata masyarakatnya," tutur Yusfitriadi.