Medio 2026 Ini ATR/BPN Kota Bogor Siap Rampungkan Sertifikasi Ribuan Aset Pemkot
Kantor ATR/BPN Kota Bogor menargetkan pertengahan tahun ini bakal merampungkan sertifikasi aset-aset milik Pemkot Bogor.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - Kantor ATR/BPN Kota Bogor menargetkan pertengahan tahun ini bakal merampungkan sertifikasi aset-aset milik Pemkot Bogor.
Kepala Kantor ATR/BPN Kota Bogor Akhyar Tarfi mengatakan, saat ini ada 1.917 bidang tanah aset Pemkot Bogor yang diajukan sertifikasi pada 2026.
Akhyar menuturkan, sertifikasi aset menjadi perhatian strategis dan sesuai arahan Wali Kota Bogor Dedie A Rachim. Hal tersebut relatif penting untuk mencegah potensi permasalahan hukum di kemudian hari.
"Ya, khususnya terkait pemanfaatan aset oleh pihak ketiga. Kalau legalitas atau legal standing-nya tidak jelas, tentu berpotensi menimbulkan kerugian daerah. Makanya legalitas ini penting," kata Akhyar, Selasa 3 Februari 2026.
Akhyar memaparkan, Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengharapkan proses sertifikasi aset dapat segera dituntaskan agar seluruh aset Pemkot benar-benar aman, dapat dimanfaatkan secara produktif, serta berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Menindaklanjuti hal tersebut, kamk bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) telah menyusun rencana aksi percepatan sertifikasi aset. Pada tahun ini, ditargetkan sebanyak 1.917 aset dapat diproses sertifikasinya. Tidak hanya aset perkantoran, termasuk fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos), seperti jalan eksisting maupun jalan dari kawasan perumahan hasil pengembangan para pengembang," paparnya.
"Kami sudah koordinasi dengan BKAD, sudah membuat rencana aksi, timeline, serta menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan dukungan anggaran," terang Akhyar.
Akhyar menargetkan, paling tidak hingga Juni 2026 mendatang sertifikasi aset Pemkot Bogor dapat mencapai 100 persen. Namun demikian, pencapaian tersebut dengan catatan semua aset tidak bermasalah.
Untuk mengakselerasi proses tersebut, pihaknya juga melakukan penambahan petugas, baik di lapangan maupun pada pengolahan data.
"Petugas ukur pun ditambah agar proses pengukuran dapat berjalan lebih cepat, lancar, dan akurat. Karena ini aset negara, jadi harus ditangani SDM yang memiliki skill dan dilakukan secara hati-hati karena produk sertifikat yang diterbitkan harus bisa dipertanggungjawabkan," tegasnya.
Akhyar membeberkan, saat ini seluruh target aset masih dalam tahap awal proses, mulai dari pengukuran, pembentukan panitia, hingga penerbitan sertifikat. Dirinya mengapresiasi Pemkot Bogor yang dinilai telah memiliki basis data aset daerah yang cukup baik.
Database tersebut dinilai sangat membantu proses sertifikasi sekaligus dapat dimanfaatkan untuk pengawasan dan evaluasi pemanfaatan aset, baik yang dilakukan pemerintahan daerah maupun pihak ketiga.
"Sistem informasi aset Kota Bogor ini saya pikir sudah cukup baik dan sangat membantu kami di Kantor Pertanahan,” pungkasnya.
Editor : Doni Ramdhani

