Menakar Pekerjaan Rumah Dishub KBB di Balik Penghargaan HUB Award 2024

Sistem transportasi berkelanjutan yang digagas Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bandung Barat (KBB) sejak tahun 2023 itu mulai membuahkan hasil.

Menakar Pekerjaan Rumah Dishub KBB di Balik Penghargaan HUB Award 2024
Sistem transportasi berkelanjutan yang digagas Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bandung Barat (KBB) sejak tahun 2023 itu mulai membuahkan hasil.

INILAHKORAN, Ngamprah - Sistem transportasi berkelanjutan yang digagas Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bandung Barat (KBB) sejak tahun 2023 itu mulai membuahkan hasil.

Jumat, 6 September 2024 lalu, Pemerintah Daerah (Pemda) Bandung Barat meraih penghargaan HUB Award 2024 pada nominasi sistem transportasi berkelanjutan untuk kategori Kabupaten Raya di JIExpo Kemayoran.

Meski begitu, penghargaan yang diraih tak serta-merta bisa membuat Dinas Perhubungan Bandung Barat berpuasa diri. Pasalnya, sejumlah pekerjaan rumah masih menunggu untuk bisa segera diselesaikan, mulai dari penataan lalu lintas di kawasan Stasiun Kereta Cepat Padalarang, simpul-simpul kemacetan, hingga persoalan transportasi angkutan umum.

"Kemarin kita memperoleh apresiasi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), yang nominasi transportasi berkelanjutan yang memberikan pelayanan terbaik, meskipun masih banyak pekerjaan rumah yang harus dirampungkan," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) KBB, Fauzan Azima, Kamis 19 September 2024.

Fauzan menjelaskan, transportasi berkelanjutan yang hadir melalui Bus Rapid Transit (BRT) ini berfokus pada pelayanan ketepatan waktu.

"Karena yang dibutuhkan masyarakat ini adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan layanan transportasi yang tepat waktu," ucapnya.

Kendati demikian, Fauzan tak memungkiri pada pelaksanaannya sejumlah kendala masih tetap harus dihadapi, seperti saat berjalan BRT masih terdampak berbagai aktivitas di pinggir jalan.

"Kita harus kembali lakukan penataan kembali dari sisi penggunaan jalan dan kondisi lingkungan. Bisa kita lihat penerapan skema lalu lintas masih terganjal dengan kapasitas kawasan yang terbatas," terangnya.

Oleh karena itu, perlu ada komunikasi yang komprehensif mulai dari ojek, Organda, parkir hingga simpul-simpul lain agar mereka ikut peran serta dalam meningkatkan kualitas pelayanan di bidang lalu lintas.

 "Semua stakeholder terkait harus duduk bersama karena kita tidak bisa sendiri. Kita membuat sebuah sistem yang bisa diterima semua lapisan masyarakat dan masyarakat itu juga sebagai penggunanya," bebernya.

"Tapi minimal sudah ada perubahan pelayanan di Bandung Barat, pun demikian ke depan kita akan berkonsultasi dengan angkot eksisting agar mereka tidak merasa terpinggirkan," sambungnya.

Namun, lanjut Fauzan, untuk bisa mengintegrasikan dengan angkutan umum yang eksisting diperlukan juga intervensi agar semua sejalan.

"Kita akan membuat kajian feeder untuk menilai dampak BRT sehingga mereka (sopir angkutan umum) ikut terpanggil," ujarnya.

Sementara ini, lanjut Fauzan, penerapan sistem transportasi berkelanjutan baru ada di kawasan perkotaan di Bandung Barat, yakni di Padalarang lantaran sentra transportasi dan aktivitas masyarakat ada di kawasan Kota Baru Parahyangan (KBP).

"Untuk bisa mengupgrade semua fasilitasnya yang dibutuhkan, seperti tempat naik dan turun penumpang harus ada kolaborasi juga. Di KBB baru ada 18 BRT yang dikelola oleh provinsi, kira hanya mengoptimalkan dan melaksanakan political will saja," terangnya.

Dikatakan Fauzan, transportasi berkelanjutan tidak hanya soal BRT saja, namun penyediaan fasilitas pejalan kaki, jalan sepeda, kendaraan listrik, penyesuaian layanan angkutan umum, bis sekolah hingga trotoar yang terintegrasi menjadi bagian dari transportasi berkelanjutan.

"Hal itu diperlukan sistem digitalisasi sebagai alat atau aturan untuk penertiban di jalan. Misalnya, kita berencana menghadirkan program Optimalisasi Manajemen Juru Parkir atau Om Jukir. Kita optimalkan pola dari sisi pembayaran cashless se-Bandung Barat," katanya.

"Dengan begitu pelayanan parkir di Bandung Barat bisa zero legal parking dan ini tidak membutuhkan proses panjang," ujarnya.

Sama halnya dengan aplikasi Sistem Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Layak Jalan Kendaraan Pribadi (SIAP) dan Aplikasi Keur Bandung Barat (Akurat) yang berfokus pada keselamatan para pengendara.

"Sistem SIAP AKURAT ini khusus untuk memeriksa dan memastikan kendaraan laik jalan. Kami tergerak untuk memastikan semua kendaraan laik jalan tanpa dipungut biaya, jadi sebelum kendaraan ke bengkel mana saja bisa datang untuk melakukan Uji KIR, kita arahkan mana saja yang harus diperbaiki," ujarnya.

Kemudian, dari sisi lalu lintas trafic manajemen semua bidang yang ada di Dinas Perhubungan Bandung Barat memiliki program-program berkelanjutan.

"Inovasi yang kami hadirkan didasarkan pada tujuan dan kebutuhan organisasi bukan keinginan pribadi apalagi pimpinan," tegasnya.*** (agus satia negara)


Editor : Bsafaat