Banjir Ganggu Uji KIR di Kantor Dishub Bandung, Farhan Siapkan Koordinasi Penanganan

INILAHKORAN.ID - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung menyusul terganggunya pelayanan uji kendaraan bermotor atau uji kir akibat banjir yang merendam kantor Dishub. Gangguan pelayanan tersebut bahkan disebut bisa berlangsung hingga satu minggu.

Farhan mengatakan, pihaknya akan membahas langkah penanganan bersama Dishub agar pelayanan uji KIR dapat kembali berjalan. Menurutnya, banjir di kawasan kantor Dishub menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.

"Saya akan mencoba berdiskusi terlebih dahulu dengan Dishub mengenai solusi yang bisa dilakukan," kata Farhan, Jumat (30/10/2026).

Menurutnya, persoalan banjir di kawasan Kopo dan Cibaduyut, termasuk lingkungan kantor Dishub, tidak mudah diselesaikan. Berbagai upaya penanganan telah dilakukan, tetapi genangan masih terjadi karena kawasan tersebut berada di wilayah paling rendah di Kota Bandung.

Farhan menjelaskan, genangan sebenarnya tidak berlangsung terlalu lama. Dalam kondisi tertentu, ketinggian air bisa mencapai 1,5 meter, tetapi kemudian berangsur surut hingga di bawah 60 sentimeter.

"Kalau dihitung, sebenarnya ketinggian dan durasi genangan tidak terlalu lama. Paling lama sekitar satu jam. Genangan setinggi 1,5 meter hanya berlangsung sebentar, kemudian turun menjadi di bawah 60 sentimeter. Setelah satu jam, genangan sudah hilang seluruhnya," ucapnya.

Meski relatif cepat surut, dampak banjir terhadap aktivitas masyarakat cukup besar. Farhan mencontohkan, genangan di Jalan Cibaduyut dan Jalan Kopo selama satu jam dapat memicu kemacetan hingga tiga jam.

"Namun ketika Jalan Cibaduyut dan Jalan Kopo tergenang selama satu jam, dampak kemacetannya bisa berlangsung hingga tiga jam. Itu menjadi persoalan besar," ujarnya.

Dia menambahkan, penanganan banjir di kawasan barat Ciwastra menghadapi kendala karena persoalan hidrologi tidak hanya berkaitan dengan wilayah administratif Kota Bandung. Kawasan Kopo dan Cibaduyut juga memiliki keterkaitan dengan wilayah Kabupaten Bandung sehingga membutuhkan penanganan lintas daerah.

"Wilayah di sebelah barat Ciwastra termasuk Cibaduyut dan Kopo, merupakan kawasan yang penanganan hidrologinya berbatasan dengan Kabupaten Bandung. Jadi persoalan tersebut, tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Kota Bandung," tuturnya.

Karena itu, Farhan berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera memfasilitasi koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung dan Pemerintah Kota Cimahi. Pembahasan lintas daerah diperlukan agar penanganan tiga titik banjir di kawasan barat Ciwastra dapat dilakukan secara terpadu.

Dia menegaskan, persoalan banjir di kawasan tersebut membutuhkan kesepakatan dan kerja sama antardaerah. Selain menghambat mobilitas masyarakat, banjir juga berdampak pada pelayanan publik, termasuk operasional uji KIR di Kantor Dishub Kota Bandung.

"Saya benar-benar menunggu koordinasi dari pemerintah provinsi, agar segera dilakukan pembicaraan bersama Pemerintah Kabupaten Bandung dan Pemerintah Kota Cimahi. Khususnya dalam penanganan tiga titik banjir di wilayah barat Ciwastra," pungkasnya.