Banjir dan Longsor Mengintai Jabar, BPBD Usulkan Siaga Bencana hingga April 2027

INILAHKORAN.ID - Ancaman banjir, banjir bandang, hingga tanah longsor menjadi perhatian Pemprov Jabar menjelang musim hujan. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar mengusulkan pemberlakuan status siaga bencana hidrometeorologi basah selama enam bulan, mulai 1 November 2026 hingga 30 April 2027.

Usulan tersebut menjadi bagian dari langkah antisipasi menghadapi potensi bencana, akibat perubahan kondisi cuaca. Meski penetapan status siaga masih menunggu keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, BPBD mulai mempersiapkan langkah mitigasi bersama pemerintah kabupaten/kota.

Kepala Pelaksana BPBD Jabar Teten Ali Mulku Engkun mengatakan, rekomendasi penetapan status siaga itu merupakan hasil rapat koordinasi yang melibatkan BMKG, PVMBG, serta kepala pelaksana BPBD kabupaten/kota.

"Maka dihasilkan kesepakatan yang pertama ditetapkan bahwa kita kemungkinan akan menetapkan, tapi nanti tunggu keputusan Pak Gubernur ya, Kepgub-nya. Kita merekomendasikan kepada Pak Gubernur untuk menetapkan siaga hidrometeorologi basah per tanggal 1 November 2026 sampai dengan 30 April 2027," ujar Teten, Kamis (29/10/2026).

Berdasarkan prakiraan BMKG, sebagian besar wilayah Jawa Barat diperkirakan memasuki musim hujan pada November 2026. Adapun puncak musim hujan diprediksi terjadi pada Februari 2027.

Periode tersebut menjadi perhatian, karena curah hujan berpotensi memicu berbagai bencana, terutama di wilayah yang memiliki kerawanan banjir dan gerakan tanah. Sebab itu, kesiapan personel, logistik, serta koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi risiko bencana.

Kondisi cuaca di sejumlah daerah Jawa Barat saat ini juga belum seragam. BPBD mencatat beberapa wilayah mulai mengalami hujan, sementara sebagian kawasan Pantai Utara (Pantura) masih menghadapi kekeringan.

"Di beberapa daerah memang sudah terindikasi ada hujan, juga ada cuaca ekstrem di Kabupaten Bandung Barat. Kemudian di beberapa kabupaten/kota terutama di daerah Pantura masih kekeringan sebagian," ucapnya.

BPBD Petakan Wilayah Rawan Gerakan Tanah

Selain mengusulkan status siaga tingkat provinsi, BPBD Jabar mulai mengidentifikasi daerah yang berpotensi mengalami gerakan tanah selama musim hujan.

Pemetaan tersebut mengacu pada rencana kontingensi yang disusun pemerintah kabupaten/kota. Melalui langkah ini, kebutuhan penanganan di setiap wilayah dapat diidentifikasi, mulai dari kesiapan sumber daya manusia hingga dukungan logistik.

Upaya tersebut diharapkan membantu pemerintah daerah menentukan langkah penanggulangan, sesuai tingkat kerawanan dan karakteristik bencana di wilayah masing-masing.

BPBD Jabar juga telah menyampaikan surat edaran gubernur kepada seluruh kepala perangkat daerah, serta bupati dan wali kota. Surat tersebut menjadi pedoman awal untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi basah.

"Sudah mulai memetakan ya. Termasuk kita juga sudah memberikan surat edaran Gubernur kepada seluruh kepala perangkat daerah maupun kepada Bupati/Wali Kota terkait kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi basah," katanya.

Dalam pelaksanaannya, setiap perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota diminta menjalankan peran sesuai kewenangannya. Pembagian tugas tersebut diperlukan agar langkah antisipasi dan penanganan dapat dilakukan secara terkoordinasi ketika bencana terjadi.

"Ini sudah kita sampaikan juga kan, itu apa saja yang harus dilakukan, dinas ini melakukan apa, dinas ini melakukan apa, kabupaten/kota ini melakukan apa saja, seperti itu. Kita berikhtiar, mudah-mudahan tidak terjadi bencana," tuturnya.

Warga Diminta Kenali Risiko Bencana

Di tengah persiapan pemerintah daerah, BPBD Jabar mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan potensi bencana di lingkungan tempat tinggalnya. Warga yang berada di kawasan rawan diminta mengenali tanda-tanda bahaya, mengetahui jalur evakuasi, serta memastikan lokasi penyelamatan yang dapat dijangkau ketika kondisi darurat terjadi.

BPBD juga menyarankan masyarakat menggunakan aplikasi InaRISK Personal, untuk memperoleh informasi mengenai potensi bencana di wilayah tempat tinggal. Informasi tersebut dapat menjadi bekal bagi warga untuk memahami risiko, sekaligus menentukan langkah pengurangan risiko yang diperlukan.

"Di sana akan tahu lokasi ini potensi bencananya apa saja dan apa saja yang harus dilakukannya. Kemudian di Barata juga sudah ada titik-titik kumpulnya, evakuasinya ke daerah mana saja dan apa saja yang harus dilakukan," ujarnya.

Teten menekankan, kecepatan mengambil tindakan menjadi hal penting ketika muncul indikasi bencana. Warga yang mendengar suara atau melihat tanda-tanda alam yang mengarah pada kemungkinan banjir maupun longsor, diminta segera meninggalkan lokasi berbahaya.

Masyarakat juga diingatkan agar tidak menunggu proses evakuasi lanjutan, jika kondisi di sekitarnya sudah menunjukkan ancaman keselamatan.

"Yang berikutnya adalah apabila terjadi bunyi-bunyi atau tanda-tanda alam kemungkinan terjadi bencana banjir longsor, itu segera ya, segera keluar, jangan sampai menunggu dulu evakuasi-evakuasi yang lain," tutupnya.