Mendagri Dukung Daerah Tambah Anggaran Berantas Corona

INILAH, Bandung – Guna mencegah penyebaran corona virus disease 19 (covid-19), pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempersilahkan kepada tiap daerah, untuk menyerap dana tambahan dari Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah (APBD).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pihaknya sudah memberikan daerah untuk mengambil dana tambahan, sebagai upaya pemberantasan dan menstabilkan perekonomian masyarakat, khususnya menengah kebawah.

“Sudah ada aturan yang keluar dari mendagri dan menkeu yang beri kewenangan kepada daerah untuk melakukan realokasi anggaran. Cukup beritahu ke DPRD. Mohon DPRD dapat memahami dan tentu saja mengawasi. Ini sebagai langkah kita untuh mencegah. In shaa Allah lonjakan tidak ada, Kalaupun terjadi, kita siap. Anggaran ini nanti untuk bantu masyarakat yang rentan secara ekonomi. Contohnya dengan diberlakukan social distance, di tempat wisata ada pedagang. Ini harus diidentifikasi dan dibantu, karena pendapatan mereka akan berpengaruh. Realokasi anggaran ini dapat dilakukan untuk menjaga dunia usaha supaya tetap berjalan. Karena dimensi covid ini tidak hanya kesehatan, tetapi juga ekonomi. Bantu mereka, seperti UMKM. Paling tidak bantu dengan kebijakan,” ujar Tito kepada wartawan usai kunjungan ke Command Center Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar, Gedung Sate, Rabu (18/3/2020).

Tidak hanya itu, Tito mengatakan pemerintah pusat juga turut serta membantu masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi corona. Bahkan kata dia, anggaran dana desa dapat dimaksimalkan demi menjaga ekonomi publik agar tetap stabil kendati tengah berjuang menghadapi virus tersebut.

“Kami dari pemerintah pusat juga mengeluarkan bantuan. Bantuan tunai, non tunai dan BUMN. Supaya mereka bisa hidup, maka kemampuan survive menghadapi krisis isu covid kita harus bisa bertahan. Mohon kepada kepala daerah tingkat 1 dan 2, yang anggarannya sudah dibagi. Mohon dibagi kepada masyarakat. Khusus pada desa, kepada rekan kepala desa se-Indonesia tolong secepat mungkin selesaikan administrasinya. Camat juga yang review mohon jangan dipersulit. Ada 72 triliun yang disiapkan pak presiden untuk desa. Dengan pembagian 40%-40%-20%. Sampai 18 Maret ini baru 40%. Sisanya belum. Mohon penuhi aturan, supaya menteri keuangan bisa segera cairkan,” terangnya.

Adanya kerjasama antara pusat dan daerah khususnya dalam membantu  ketersediaan bahan pokok kata Tito, dapat meminimalisir kecurangan penimbunan. Sebab menurutnya, hingga saat ini masih ada oknum yang berupaya mencari keuntungan pribadi di tengah kondisi negara yang tengah dirundung bencana kesehatan.

“Ketersediaan sembako menjadi sangat penting untuk tiap daerah, apalagi dengan adanya kebijakan social distance. Masyarakat menengah kebawah paling rentan. Jadi kita harus pastikan sembako tetap ada. Pak presiden juga sudah mintaBulog, menteri perdagangan untuk memastikan ketersediaan sembako. Soalnya masih ada oknum yang timbul supaya langka. Begitu langka baru dilepas dengan harga mahal. Ini enggak boleh. Makanya kita harus jamin supaya enggak ada penimbunan,” sambung Tito. (Yuliantono)