Menko Airlangga Klaim Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Kedua 2025 Tembus 5,12 Persen

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto mengklaim, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2025 menembus angka 5,12 persen pada semester I/2025.

Menko Airlangga Klaim Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Kedua 2025 Tembus 5,12 Persen
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto mengklaim, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2025 menembus angka 5,12 persen pada semester I/2025.

INILAHKORAN, Bandung - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto mengklaim, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2025 menembus angka 5,12 persen pada semester I/2025.

Airlangga mengatakan, ini menjadi capaian tertinggi dalam beberapa kuartal terakhir, sekaligus sinyal positif karena pulihnya daya beli masyarakat, menggeliatnya investasi, serta sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah dan pelaku usaha.

Dia menegaskan, kinerja ekonomi yang solid didorong oleh pulihnya sektor konsumsi, pertanian, industri, serta lonjakan signifikan pada e-commerce, terutama di kategori kosmetik serta makanan dan minuman.

"Beberapa perusahaan publik, terutama di sektor ritel, mencatat kinerja lebih baik dibanding semester pertama tahun lalu. Ini bukti ekonomi kita memang sedang tumbuh," ujar Airlangga usai membuka APINDO Expo & UMKM Fair 2025 di Kota Bandung, Selasa 5 Agustus 2025.

Dia menegaskan, bahwa target investasi tahun 2025 sebesar Rp1.900 triliun tetap realistis. Pemerintah siap menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga 100 persen, untuk properti bernilai di bawah Rp2 miliar, guna menggairahkan pasar properti dan industri turunannya.

“Yang penting pengusaha tetap melanjutkan usahanya, menanamkan modal, dan meraih untung. Kita ingin ekonomi tumbuh, bukan hanya bertahan,” ucapnya.

Tarif ekspor juga menjadi perhatian. Dengan penurunan ancaman tarif dari 32 persen menjadi 19 persen, Indonesia kini kembali kompetitif di kawasan Asia.

“Kalau 32 persen, 5 juta pekerja bisa kena PHK. Tapi dengan 19 persen, kita setara dengan Malaysia dan Thailand,” kata dia.

Airlangga menambahkan, saat ini Pemerintah tengah menggelontorkan berbagai kebijakan terobosan untuk mendorong konsumsi dan investasi. Mulai dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembangunan 450 ribu unit rumah, hingga kebijakan insentif tarif ekspor nol persen ke Eropa melalui perjanjian dagang dengan Uni Eropa.

Tak hanya itu, menjelang HUT RI ke-80 akan meluncurkan program diskon besar-besaran bertajuk 'Diskon Kemerdekaan', dengan potongan harga hingga 80 persen untuk mendorong belanja masyarakat. 

"Program konsumsi ini akan dilanjutkan dengan stimulus akhir tahun menjelang Natal dan Tahun Baru 2026," ujarnya

Sementara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai, forum APINDO Expo bukan sekadar ajang bisnis, tapi juga arena sinkronisasi antar sektor.

 "Tugas saya adalah mengorkestrasi pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha. Hasilnya, Jawa Barat kini menjadi provinsi dengan investasi tertinggi: Rp72,5 triliun,” kata Dedi.

Menurutnya, keberhasilan Jawa Barat dalam menarik investasi bukan terjadi tiba-tiba. Ada kebijakan strategis di baliknya mulai dari penertiban premanisme di kawasan industri, hingga penyederhanaan perizinan lokasi dan lingkungan hidup melalui koordinasi lintas instansi.

“Masalah klasik seperti tanah 5 hektare yang menghambat kawasan industri seluas 400 hektare, bisa kami selesaikan lewat pendekatan langsung ke masyarakat. Solusinya bukan konflik, tapi komunikasi,” jelasnya.

Dedi juga menyoroti transformasi industri di Jawa Barat. Industri padat karya kini banyak bergeser ke wilayah timur seperti Indramayu, Kuningan, dan Majalengka. Sementara industri padat modal berkembang pesat di Subang dan Karawang. Namun, ia menilai bahwa tantangan tetap ada. Salah satunya adalah ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dan kompetensi tenaga kerja lokal.

"Masih ada warga Karawang yang ditolak perusahaan karena lemah di matematika dasar. Ini bukan salah mereka. Makanya, kami siapkan kursus kilat," ucapnya.

pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah tak bisa dilepaskan dari sinergi antar pemangku kepentingan. Dengan sinyal positif dari pemerintah pusat, langkah responsif pemerintah daerah, serta semangat pelaku usaha, Indonesia dinilai siap mengejar proyeksi pertumbuhan lebih tinggi hingga akhir 2025.

 "Jika semua pihak berjalan beriringan, maka target Indonesia Emas 2045 bukan sekadar mimpi," tandasnya.***


Editor : JakaPermana