INILAH, Bandung - Dalam lima tahun ke depan, Gubenur Jabar Ridwan Kamil menargetkan setiap desa di Jabar melakukan aktivitas digital. Bukan sekadar mengakses internet, digitalisasi pun diharapkan dapat diterapkan dalam pelayanan publik hingga perdagangan yang melibatkan masyarakat.
Dia menyebutkan, mulai tahun ini pihaknya akan membangun 500 desa digital. Ini diakuinya relatif penting mengingat potensi di wilayahnya akan lebih tergali jika mampu memanfaatkan perkembangan teknologi berbasis internet. Untuk membangun desa digital, tentu harus ada infrstrukturnya karena program ini akan berjalan kalau ada sinyal.
"Kami ada program 500 desa. Untuk itu, kami pasang pemancar bekerja sama dengan Kemkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika)," kata Ridwan Kamil saat meluncurkan Program Patriot Desa Digital di Gedung Sate, Senin (1/4/2019).
Pria yang akrab disapa Emil itu menjelaskan, visi Jawa Barat kini adalah provinsi digital. Jadi, fokus pada desa digital karena desa punya potensi luar biasa kalau disentuh dengan teknologi. Sedikitnya, ada lima sampai enam strategi yang akan diterapkan. Salah satunya yaitu melatih e-commerce.
"Contoh kemarin di Kuningan produknya di desa 50% sudah online. Tapi ini kan lebih akseleratif," imbuhnya.
Terkait Program Patriot Desa Digital ini, program ini dibantu pihak lain. Mereka yang membantu dan melakukan aktivitas digital untuk produk di pedesaan itu dikelola PT Telkomsel yang kebetulan memiliki program yang sama.
"Jabar insya Allah jadi program percontohan paling cepat. Hari ini bisnis kegiatan ekonomi tidak hanya manual, seperti yang sudah kita launching di Indramayu," katanya.
Dia sampaikan, digital harus mampu mengubah cara bekerja masyarakat pedesaan. Emil mencontohkan, dulu petani di Indramayu memberikan pakan kepada ikan lele menggunakan tangan. Berbeda dengan sekarang, kata dia, kini memberikan makan lele dengan menggunakan ponsel dan pemberiannya akan lebih terukur.
"Jadi waktu panen bisa 4 kali setahun. PDRB Indramayu pun naik dari Rp 1 triliun menjadi R2 triliun setahun. Ini, contoh hidup digital," katanya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan pihaknya akan memberikan rating pada desa seperti zona merah, kuning dan hijau. Merah artinya tidak ada eksistensi digital, kuning sudah ada tapi kriteria belum terpenuhi dan hijau semua elemen komunikasi, pelayanan publik, infrastruktur, perdagangan, aplikasinya hadir semua.
"Mudah-mudahan dalam lima tahun visi desa digital terpenuhi dengan teori pentahelix dan kolaborasi," katanya.
Upaya digitalisasi ini, sejalan dengan program kerjanya yakni satu desa satu produk unggulan. Setiap desa harus memiliki identitas yang berbeda terutama dari sisi potensi perekonomiannya.
"Hari ini bisnis dan kegiatan ekonomi lainnya sudah tak manual. Ada ratusan contoh lain," katanyan
Sedangkan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Barat Dedi Supendi mengatakan, kemiskinan bukan persoalan inti di pedesaan. Justru, menurut dia permasalahan ini terletak pada terpisahnya potensi desa dengan warganya seperti promosi dan penetrasi pasar dari produk unggulan.
Dengan mengupayakan digitalisasi ini, kata dia, diharapkan masyarakat mampu mempromosikan potensi di desanya masing-masing sehingga mampu menciptakan pasar. Salah satunya melalui e-commerce.
Namun, Dedi mengaku masih memetakan kondisi di setiap desa untuk pembagian tiga kategori zona. Kategori merah, kata dia, merupakan desa-desa yang sama sekali tak ada aktivitas digital mulai dari bisnis masyarakat hingga pelayanan publik. Kuning, sudah ada aktivitas digital tapi belum semua terpenuhi.
"Nah suatu hari berharap ada desa hijau yang semua elemennya berbasis digital. Komunikasi, pelayanan publik, infrastruktur, perdagangan digital. Aplikasinya hadir semua," kata Dedi.
Untuk kategori merah, kata dia, pihaknya akan berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan swasta untuk menghadirkan infrastruktur internet. Adapun pada kategori kuning yang sudah tersedia jaringan internet, akan diturunkan pakar-pakar untuk melatih masyarakat agar berperilaku digital.
"Nanti ada CEO-CEO BUMDes untuk mengedukasi. Akan berkolaborasi dengan swasta," katanya.
Selanjutnya, pemerintah akan mencarikan pasar untuk menyerap potensi-potensi di desa. Dulu, usaha di desa didirikan, tapi pasarnya tak ada.
"Jadi kalau dulu masyarakat kebingungan sendiri ketika tidak tahu harus menjual produknya ke mana. Kalau sekarang dibalik," katanya.
Terkait BUMDes, Dedi mengakui belum semua desa di Jawa Barat memilikinya. Dari 5.312, terdapat 14,1% yang belum memiliki. Terdapat 16,4% yang ada BUMDes, tapi masih pembentukan.
"Yang sudah punya sekitar 60%. Dari jumlah itu juga ada 20% BUMDes yang tidak berjalan," katanya.
Sementara itu, Director Human Capital Management Telkomsel Irfan A Tachrir mengatakan pihaknya akan membatu dalam infrastruktur dan pelatihan terkait Pogram Patriot Desa Digital tersebut. Pihaknya meluncurkan program ini di Kota Bandung lantaran akan dimulai di Jabar.
"Berdasarkan analisa yang ada nanti kami lihat berapa merahnya, berapa kuning, hijau, itu akan menampilkan di mana letak bantuan Telkomsel," katanya.
Irfan menjelaskan untuk desa yang merah maka akan di support dengan ketersediaan infrastruktur, karena belum terkoneksi dengan internet. Pelatihannya, akan dilakukan cukup banyak.
"Program ini jangka panjang karena membangun komunitas digital itu tidak mudah dan sebentar. Kalau kita mau cepat kita berdayakan anak muda, kalau anak muda gak ada orang itu harus kita latih," katanya.
Khusus mengenai dana, dia katakan itu berasal dari dana CSR. Namun, besarannya belum diketahui pasti karena belum terpetakan kebutuhannya. Kalau infrastruktur, dana yang digunakan nanti berasal dari investasi Telkomsel. Tapi untuk pelatihan, dananya berasal dari CSR.
"Kami diminta memperkuat jaringan internet di desa perbatasan Jabar Selatan dari Cidaun sampai Parigi. Ini akan kami lakukan," katanya.