Nasib Asuransi Linmas di Cirebon Menunggu Arahan Bupati dan Regulasi Pemerintah

INILAHKORAN.ID – Rencana pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Jawa Barat masih membutuhkan kejelasan mekanisme pendataan dan pembiayaan.

Di Kabupaten Cirebon, jumlah anggota Linmas diperkirakan mencapai 6.330 orang berdasarkan estimasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, hingga saat ini, anggota yang telah terdata dan dipastikan baru sekitar 3.500 orang.

Hal tersebut disampaikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Cirebon, Imam Ustadi, Kamis (12/11/2026). Menurutnya, pendataan anggota Linmas masih terus berkembang karena jumlah personel di lapangan dapat berubah.

"Yang sudah terdata itu di 3.500 an lah. Tapi pendataan masih berlanjut karena data kadang malah naik," ungkapnya.

Dia menjelaskan, jumlah anggota Linmas di setiap desa belum seragam. Ada desa yang memiliki tiga personel, lima, tujuh, sembilan, hingga 15 orang. Bahkan, terdapat desa yang memiliki 16 personel.

Sementara itu, data lama menunjukkan jumlah anggota Linmas Kabupaten Cirebon berada di kisaran 4.240 orang. Adapun estimasi Kemendagri saat ini mencapai 6.330 orang.

"Ini yang kami data ulang agar angkanya benar-benar valid," akunya.

Perbedaan angka tersebut menunjukkan masih perlunya pembenahan administrasi dan validasi data di tingkat desa. Langkah ini diperlukan agar seluruh anggota Linmas yang aktif dapat terakomodasi dalam program perlindungan.

Imam juga menyoroti kebiasaan pergantian anggota Linmas setiap kali terjadi pergantian kepala desa atau kuwu. Pola tersebut dinilai dapat menyulitkan kesinambungan pendataan dan pembinaan personel.

"Harapannya nanti bagaimana Linmas itu berkelanjutan, walaupun pimpinan desanya berganti. Perlindungan masyarakat di desa harus lebih baik karena mereka lebih dekat dengan masyarakat dan pemerintah desa," jelasnya.

Terkait rencana pemberian asuransi atau perlindungan melalui BPJS, pihaknya mengaku masih menunggu tindak lanjut kebijakan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Menurutnya, gagasan perlindungan bagi anggota Linmas sudah disampaikan dalam forum Apel Akbar Satlinmas di Kabupaten Cirebon. Namun, mekanisme pelaksanaan, termasuk sumber pembiayaan iuran, belum dipastikan.

"Perlu komunikasi kembali. Paling tidak ide-idenya sudah dimunculkan oleh pimpinan. Kami masih menunggu arahan bupati cirebon terkait masalah ini," ucapnya.

Imam menilai pemerintah daerah belum memiliki kepastian regulasi yang dapat menjadi dasar penganggaran khusus untuk memberikan perlindungan BPJS bagi seluruh anggota Linmas.

Karena itu, pembiayaan program tersebut masih membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan, termasuk menunggu kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat.

Upaya memperjuangkan kesejahteraan anggota Linmas juga dilakukan melalui komunikasi organisasi Aslinas tingkat nasional dengan Kementerian Dalam Negeri.

"Pemda, pemerintah desa, dan kecamatan harus memberdayakan Linmas. Kita membutuhkan mereka, sehingga penguatannya harus dilakukan bersama-sama dengan perangkat daerah terkait," pungkasnya.

Dia menambahkan, berdasarkan informasi yang disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri, jumlah anggota Linmas di Indonesia mencapai sekitar 1.258.000 orang. Angka tersebut menjadi salah satu dasar pentingnya penguatan kebijakan perlindungan dan kesejahteraan Linmas secara nasional.***