Geger Petisi Batalkan Kartu Vaksin, Kemenkes Beri Tanggapan Begini

INILAHKORAN, BANDUNG - Baru-baru ini muncul petisi yang menolak kebijakan penggunaan kartu vaksin sebagai salah satu syarat administrasi.

Petisi tersebut menyinggung aturan yang menekankan semua pihak untuk menunjukkan kartu vaksin sebelum memasuki pusat perbelanjaan dan perjalanan.

"Jika aturan ini dibuat sebagai dasar untuk memasuki Area Mall mall bagaimana dengan orang yang tidak memenuhi syarat untuk divaksinasi, Terutama bagi mereka para penderita komorbid yang seharusnya ada perhatian khusus terkait hal ini. Jika aturan ini tetap diberlakukan bagaimana dengan orang yg tidak memenuhi persyaratan vaksin namun mereka tetap harus melakukan vaksin karena kebijakan tersebut, Adakah nantinya Oknum yang akan bertanggung jawab jika ada kejadian yang tidak diinginkan pasca melakukan vaksinasi?," demikian isi petisi tersebut.

Baca Juga: Jadi Syarat Administrasi, Muncul Petisi Batalkan Kartu Vaksin

Menanggapi petisi tersebut, Plt. Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr Maxi Rein Rondonuwu mengatakan bahwa adanya petisi tersebut merupakan hal yang wajar.

"Wajar kalau ada yg melakukan petisi protes tidak suka, menjadikan kartu vaksin sebagai salah satu syarat. Saya juga lihat di daerah tertentu ada demonstran, itu wajar, itu kan aspirasi dari warga," tutur Maxi dalam pernyataannya di kanal YouTube Forum Merdeka Barat 9, Selasa 7 September 2021.

Meski demikian, menurutnya munculnya petisi 'Batalkan Kartu Vaksin' tersebut sangat disayangkan.

"Menurut saya kebijakan mengenai kartu vaksin tersebut bukan beban. Mungkin yang harus kita terima aspirasi itu misalkan sudah adanya kemauan tetapi vaksinnya masih kurang," tutur dr Maxi.

"Jadi kalau itu (petisi) yang dimaksud dengan ketersediaan vaksin dan aksesnya mudah saya kira kami akan benahi," lanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, petisi 'Batalkan Kartu Vaksin' tengah ramai diperbincangkan di sosial media dan telah ditandatangai oleh lebih dari 13 ribu orang.