Ogah Ikuti Cara KDM, Banten Pilih Strategi Ini Tangani Siswa Nakal
Provinsi Banten memiliki cara sendiri menangani siswa nakal. Prioritas utamanya bukan mengirim siswa ke barak militer seperti yang dilakukan KDM atau Dedi Mulyadi di Jawa Barat.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Serang – Provinsi Banten memiliki cara sendiri menangani siswa nakal. Prioritas utamanya bukan mengirim siswa ke barak militer seperti yang dilakukan KDM atau Dedi Mulyadi di Jawa Barat.
Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah menilai pendidikan karakter anak di Provinsi Banten, idealnya dimulai dari pembinaan terhadap orang tua. Jadi, tidak serta-merta mengirim siswa nakal ke barak militer seperti kebijakan KDM di Jawa Barat.
Dimyati Natakusumah menegaskan pendekatan terhadap siswa nakal tidak bisa serta merta dilakukan dengan cara-cara militeristik tanpa seizin orang tua.
“Kalau menurut saya nanti adalah pengembangan bagaimana kepada orang tuanya melakukan yang namanya pembinaan yang ada. Tapi kalau nanti berlebihan, baru kita minta izin orang tuanya, apakah yang bersangkutan kita berikan pelatihan," ujar Dimyati Natakusumah di Kota Serang, Rabu 7 Mei 2025.
“Harus izin orang tua semua, nggak bisa. Anak itu di bawah kendali orang tua,” ujar Dimyati menegaskan.
Dimyati merespons pertanyaan soal kemungkinan mengadopsi metode pembinaan anak ala Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM yang sempat menerapkan pendekatan militeristik.
Ia menyebut bahwa kebijakan yang baik dari daerah lain tentu bisa dicontoh, namun harus disesuaikan dengan prinsip dan regulasi yang berlaku di Banten.
Dimyati mengatakan kalau memang diperlukan pelatihan kedisiplinan, seperti outbound di Kopassus, pihaknya dapat memfasilitasi, tapi tetap atas izin orang tua.
Menurut Dimyati, pendekatan militer terhadap anak hanya bisa dilakukan jika orang tua secara langsung meminta bantuan dan menyetujui mekanisme pembinaan tersebut.
Tanpa itu, lanjutnya, tindakan semacam itu justru bisa berujung pada pelanggaran hukum.
“Hak anak masih dalam lindungan orang tua. Kalau orang tuanya nggak terima, bisa dipidana karena anak," ujar dia
Ia menekankan pentingnya memahami perbedaan antara hak anak dan orang dewasa, serta pentingnya koordinasi yang legal dalam setiap tindakan pembinaan.
Dimyati mengapresiasi inisiatif kepala daerah, seperti Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, dalam menyosialisasikan pendidikan karakter kepada generasi muda.
Namun ia menegaskan pendekatan serupa di Banten akan lebih mengedepankan edukasi terhadap orang tua sebagai fondasi utama pembentukan karakter anak. (*)
Editor : Zulfirman


