Sikap Kami: Bogor Barat, Apa Kabar?

INILAHKORAN, Bandung- Pandemi Covid-19 bisa saja jadi pelecut desakan pemekaran Kabupaten Bogor Barat dari Kabupaten Bogor. Faktanya, percepatan layanan terhadap warga di kawasan tersebut memang harus diperpendek.

Kenapa pandemi Covid-19? Ya, sejak pandemi terjadi, makin terasa kebutuhan mendesak atas pemekaran Kabupaten Bogor Barat. Terutama dalam hal program vaksinasi yang kini cukup tersendat di Kabupaten Bogor.

Kabupaten Bogor memang luas. Total mencapai 2.986 kilometer. Terbentang dari perbatasan Tangerang hingga Karawang, dari Bekasi hingga Sukabumi. Ada 6 juta penduduk yang berdiam di 418 desa di 40 kecamatan.

Baca Juga: Cetak Sejarah! Quartararo Juara MotoGP 2021, Begini Reaksi sang Rival Francesco Bagnaia

Masuk akal jika Pemerintah Kabupaten Bogor menghadapi kesulitan dalam program vaksinasi. Persoalan kultur bisa saja jadi kendala, tapi persoalan utama adalah bagaimana menjangkau wilayah seluas itu, meyakinkan warga sebanyak itu.

Maka, sebenarnya, pemekaran wilayah di Kabupaten Bogor menjadi masuk akal. Warga sebanyak itu membutuhkan pelayanan yang tak hanya dekat, tapi juga cepat dari pemerintah daerah. Itu yang sulit karena daya jangkau dan kemampuan aparatur yang terbatas.

Untuk itulah, pemekaran itu menjadi keniscayaan, jika ingin pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Bogor. Dengan kondisi yang ada sekarang, mustahil rasanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bogor dari satu titik ke titik lainnya.

Tokoh-tokoh masyarakat Bogor, juga Pemerintah Kabupaten Bogor, pun Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sudah mendorong terjadinya pemekaran itu. Ada dua kabupaten baru yang diharapkan bisa hadir di wilayah yang ada sekarang. Selain Kabupaten Bogor Barat, ada pula Kabupaten Bogor Timur.

Baca Juga: Putri Kusuma Wardani Juara Czech Open 2021, Taklukkan Wakil Malaysia di Final

Di antara keduanya, pergerakan Kabupaten Bogor Barat sudah sedemikian maju. Sudah menjadi pembicaraan di kalangan DPR.

Hanya saja, rencana pemekaran yang sudah diajukan jauh-jauh hari itu terhalang oleh satu beleid: pemerintah pusat melakukan pembekuan sementara pemekaran wilayah.

Hemat kita, ada yang keliru dalam hal pembekuan sementara itu. Betul bahwa pemekaran wilayah membutuhkan anggaran-anggaran baru. Tetapi, ada wilayah-wilayah yang memang mutlak membutuhkannya.

Yang terjadi selama ini adalah pemerintah terlalu royal memberikan izin pemekaran. Kita menduga pertimbangannya lebih banyak politisnya. Akibatnya, pada beberapa pemekaran, tujuannya tak tercapai.

Baca Juga: Rachel Vennya Ngaku Tak Jalani Karantina, Terbantahkan dengna Bukti Absensinya di Wisma Atlet...

Kita menyarankan agar pemerintah kembali membuka kran pemekaran. Tapi, dengan syarat yang sangat ketat. Sesuai kebutuhan dan tuntutan pelayanan. Tanpa itu, maka wilayah-wilayah yang terlanjur sangat luas dan sangat banyak warganya, maka pelayanan akan terus berkekurangan di sana-sini.***