Paradoks Kebencanaan Jabar 2025: Kejadian Menurun, Banjir dan Korban Jiwa Bertambah

INILAHKORAN.ID - Statistik kebencanaan Jawa Barat sepanjang 2025 menyajikan dua wajah yang saling bertolak belakang.

Di satu sisi, jumlah kejadian bencana menurun signifikan. Namun di sisi lain, banjir kian dominan dan korban jiwa justru bertambah. Data ini menjadi sinyal keras bahwa risiko bencana belum sepenuhnya terkendali, meski frekuensinya menurun.

Berdasarkan infografis kebencanaan Provinsi Jawa Barat, sepanjang Januari–Desember 2025 tercatat 1.561 kejadian bencana, turun dari 1.866 kejadian pada 2024 atau berkurang sekitar 16 persen. 

Penurunan ini terutama ditopang merosotnya kejadian kebakaran lahan, kekeringan, dan gempa bumi. Namun, keberhasilan menekan jumlah kejadian itu belum sejalan dengan upaya perlindungan jiwa. Korban meninggal dunia justru meningkat, dari 70 orang pada 2024 menjadi 76 orang pada 2025. Fakta ini menunjukkan bahwa intensitas dan dampak bencana, terutama banjir, masih menyisakan persoalan serius.

Banjir menjadi jenis bencana yang paling menonjol sepanjang 2025. Sebanyak 295 kejadian banjir tercatat terjadi, meningkat dibandingkan 261 kejadian pada 2024. Kenaikan ini berbanding terbalik dengan tren tanah longsor yang menurun dari 538 menjadi 456 kejadian, serta cuaca ekstrem yang turun dari 844 menjadi 787 kejadian.

Penurunan tajam terjadi pada kebakaran lahan, dari 190 kejadian pada 2024 menjadi hanya 12 kejadian pada 2025. Kekeringan berkurang dari 17 menjadi 5 kejadian, sementara gempa bumi turun dari 16 menjadi 6 kejadian. Dalam dua tahun terakhir, Jawa Barat tidak mencatat tsunami maupun erupsi gunung api.

Dari sisi sebaran wilayah, jumlah titik terdampak per kecamatan pada 2025 tercatat 3.270 titik, menurun dibandingkan 3.760 titik pada 2024. Penurunan ini mengindikasikan frekuensi kejadian yang lebih terkendali, meski belum mampu menekan dampak sosial secara signifikan.

Kerusakan fisik juga menunjukkan tren perbaikan. Rumah rusak berat pada 2025 tercatat 1.773 unit, turun hampir separuh dari 3.375 unit pada 2024. Kerusakan sedang berkurang dari 5.889 menjadi 3.876 unit, sementara rumah rusak ringan turun dari 14.216 menjadi 9.569 unit.

Ironisnya, rumah terendam banjir justru melonjak drastis. Sepanjang 2025 tercatat 167.138 rumah terendam, jauh melampaui 99.046 rumah pada 2024. Lonjakan ini menegaskan bahwa banjir menjadi ancaman utama kebencanaan Jawa Barat saat ini.

Dampak kemanusiaan turut memperlihatkan eskalasi. Jumlah jiwa terdampak pada 2025 mencapai 753.317 orang, meningkat signifikan dibandingkan 573.954 orang pada 2024. Sementara itu, jumlah pengungsi relatif stagnan, yakni 26.140 orang pada 2025 dan 26.811 orang pada 2024.

Di tengah tekanan tersebut, kondisi fasilitas umum justru membaik. Fasilitas pendidikan terdampak menurun dari 572 unit pada 2024 menjadi 294 unit pada 2025. Rumah ibadah terdampak turun dari 594 menjadi 339 unit, dan fasilitas kesehatan berkurang dari 49 menjadi 29 unit.

Dari aspek lingkungan, luas lahan terdampak bencana pada 2025 tercatat 1.271 hektare, jauh lebih rendah dibandingkan 3.290 hektare pada 2024. Sejalan dengan itu, kebutuhan distribusi air bersih merosot drastis dari 2,89 juta liter menjadi hanya 80 ribu liter, seiring menurunnya kekeringan dan kebakaran lahan.

Pranata Humas Ahli Muda BPBD Jawa Barat, Hadi Rahmat menilai, penurunan jumlah bencana berimplikasi pada ditekanannya kerugian masyarakat. Namun, ia menegaskan peningkatan korban jiwa menjadi perhatian serius.

“Kami juga prihatin untuk korban jiwa yang jumlahnya ada kenaikan, tentunya upaya peningkatan upaya mitigasi bencana dengan melibatkan kapasitas masyarakat akan terus diupayakan demi menekan tingkat risiko bencana,” ujar Hadi dikutip Selasa 13 Januari 2026.

Menghadapi 2026, Hadi mengingatkan ancaman bencana hidrometeorologi masih tinggi. Berdasarkan informasi BMKG, Februari masih berada pada puncak musim hujan, dan hujan diperkirakan berlangsung hingga April 2026.

“Kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi masih akan berlanjut, sampai nanti ada informasi terkait prakiraan musim kemarau yang akan diinfokan BMKG,” ucapnya.

Terkait anggaran penanggulangan bencana 2026, Hadi menyebut relatif tidak berubah, namun mitigasi struktural menjadi fokus utama.

“Tahun ini juga kami masih akan fokus menyelesaikan permasalahan-permasalahan lingkungan yang berpotensi menjadi bencana yang tentunya diharapkan akan mengurangi beban anggaran penangulangan bencana baik di kabupaten kota maupun provinsi,” tandasnya.