Pasar Tumpah Monju vs Penertiban, Saat Ekonomi Rakyat Berhadapan dengan Penataan Kota

INILAHKORAN.ID - pasar tumpah yang rutin terjadi tiap Minggu di kawasan Gasibu hingga Monumen Perjuangan Rakyat (Monju) Jawa Barat tetap bergeliat pada Minggu (26/4/2026), meski sebelumnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan tegas akan mengakhirinya demi penataan Kota Bandung. 

pasar tumpah yang selama ini menjadi sandaran ekonomi sekaligus ruang rekreasi warga, berjalan seperti biasa. Sejak pagi, ratusan warga memadati kawasan tersebut. Lapak-lapak pedagang tumbuh di titik-titik strategis, menghadirkan denyut ekonomi mikro yang hidup hanya sekali dalam sepekan.

Denyut pasar tumpah tiap akhir pekan ini selalu dinanti, meski berdampak pada kemacetan. Tapi bagi warga, situasi itu seolah menjadi 'harga' yang masih bisa ditoleransi demi akses pada pasar murah dan ruang interaksi sosial.

“Ya maunya sih terus ada. Kita ke sini kan sekalian penyegaran (refreshing) seminggu sekali jalan-jalan. Jadi, manfaat banget adanya pasar tumpah ini asal jangan lama. Ya kalau macet sebentar enggak apa-apa seminggu sekali ini,” ujar Nining, warga Padasuka, Kota Bandung.

Pernyataan itu mencerminkan realitas di lapangan, pasar tumpah bukan sekadar aktivitas jual beli, melainkan ruang hidup bagi ekonomi informal sekaligus kebutuhan sosial masyarakat kota.

Penataan Kawasan Monju

Sebelumnya, Pemprov Jabar telah melakukan penataan kawasan Monju. Pembersihan besar-besaran dilakukan di sepanjang Jalan Dipatiukur hingga bawah Jalan Japati. Puing bangunan disingkirkan, sampah diangkut, dan ruang publik disterilkan dari aktivitas yang dinilai mengganggu ketertiban.

Koordinator Monumen Perjuangan dari Biro Umum Setda Jawa Barat, Fajar Destian Firdaus menyebut, operasi ini telah berjalan empat hari dengan melibatkan puluhan personel lintas instansi.

“Total sudah empat hari kita di sini. Hari ini saja ada sekitar 60 personel, dari biro umum, petugas kebersihan, DLH kota, DLH provinsi, hingga Satpol PP,” ucapnya.

Enam truk sampah telah diangkut dari kawasan tersebut. Pembersihan menyasar titik-titik vital, mulai dari depan kampus hingga akses jalan utama.

Di atas semua itu, ada satu garis kebijakan yang tegas, kawasan Monju harus steril. Arahan tersebut datang langsung dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

“Arahannya jelas, semua harus bersih secepat mungkin, tidak boleh ada yang tersisa,” tegasnya.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman juga bahkan turun langsung ke lapangan memastikan pembongkaran lapak PKL berjalan.

“Yang penting saya fokus ke penataan PKL dan kebersihan. Ini sedang berjalan,” ujar Herman.

penertiban dilakukan bertahap dengan pendekatan persuasif. Sejumlah pedagang membongkar lapak secara mandiri, sementara lainnya dibantu petugas.

“Alhamdulillah teman-teman PKL bagus, kemarin ada yang bongkar sendiri, ada yang dibantu. Termasuk pembongkaran semi permanen di depan Unpad,” ucapnya.

Namun, langkah berikutnya jauh lebih tegas, pengawasan ketat disiapkan agar tidak ada lagi praktik bongkar-pasang lapak.

“Dijagain sama satpam supaya tidak bongkar pasang,” katanya.

Tak berhenti di situ, termasuk aktivitas pasar tumpah mingguan yang selama ini menjadi nadi kawasan juga akan dihentikan. Kebijakan ini menjadi simbol jelas benturan kepentingan, antara ruang ekonomi rakyat dan wajah kota yang ingin ditata rapi.

“Pokoknya harus bebas PKL, arahan Pak Gubernur,” tandasnya. 

Situasi di Gasibu-Monju kini menjadi potret nyata dilema kota besar. Ketika ruang publik ditata demi estetika dan ketertiban, di saat yang sama ruang hidup ekonomi kecil justru terancam menyempit.