Pelepasan Obligasi Daerah Berharap Disetujui Dewan Tahun Ini
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menargetkan rencana pelepasan obligasi daerah dapat berlangsung pada 2021 nanti. Untuk tahun ini, diharapkan mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAH, Bandung-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menargetkan rencana pelepasan obligasi daerah dapat berlangsung pada 2021 nanti. Untuk tahun ini, diharapkan mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar.
Kepala Biro BUMD dan Investasi Setda Jabar Noneng Komara mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah rangkaian untuk mewujudkan pelepasan obligasi daerah sejak tahun lalu. Hal itu meliputi pembahasan dan pematangan rencana.
"Target tahun ini mendapat persetujuan dari dewan, kalau target pelepasannya kemungkinan baru tahun depan (2021),” ujar Noneng, Jumat (31/1/2020).
Menurut dia, rencana obligasi akan masuk dalam rancangan APBD Jabar 2021. Karena itu, persetujuan dewan dinilai penting didapatkan tahun ini.
Menurut dia, pembahasan bersama dewan akan menghasilkan keputusan terkait nilai bersih maksimal obligasi, jumlah dan nilai nominal obligasi yang akan diterbitkan sampai kepastian pembayaran pokok, kupon dan biaya lainnya yang timbul sebagai akibat penerbitan obligasi.
“Kalau persetujuan dari pemerintah pusat sudah kita dapatkan,” katanya.
Namun meskipun persetujuan dari dewan sudah dikantongi, Noneng menyampaikan, proses penerbitan obligasi tidak sederhana. Setelah dewan memberikan persetujuan maka akan lahir peraturan daerah yang akan menjadi payung hukum kebijakan pembiayaan tersebut.
“Ini kan sudah masuk rencana pembangunan jangka menengah daerah, kami sudah menjadwalkan ini segera dibahas bersama dewan. OJK juga sudah bertanya kepastian kapan ini diterbitkan,” tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan terkait rencana pelepasan obligasi ini pihaknya telah menggelar rapat bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal tersebut sedang difinalisasi, salah satunya adalah dukungan penguatan dari parlemen.
"Kalau itu sudah lancar, harusnya mudah-mudahan segera selesai,” ujar Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil enggan menyebut masalah apa yang menghambat proses pelepasan obligasi daerah. Menurutnya finalisasi salah satunya membahas besaran nilai obligasi yang akan dilepas.
Gubernur karib disapa Emil ini menyampaikan, guna memuluskan pelepasan obligasi maka angka yang dilepas pertama kali tidak terlalu besar. Dari pelepasan obligasi daerah tersebut paling tidak ada dua proyek yang bisa didanai, pertama proyek LRT Bandung Raya dan pembangunan rumah sakit di daerah.
“Saya senangnya kecil dulu, nanti tahap keduanya akan diikuti yang lebih besar dan strategis. Nilainya ratusan miliar, target kita tahun ini. Itu membiayai dua (proyek) kongkrit yang bisa kita ukur,” pungkasnya. (Riantonurdiansyah)
Editor : JakaPermana

