Pembekalan Kepala Daerah Difokuskan pada Tupoksi dan Wawasan Kebangsaan: Wamendagri Bima Arya Tegaskan Pentingnya Keselarasan Kebijakan Daerah dengan Agenda Nasional

INILAHKORAN, Bandung - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa pembekalan bagi para kepala daerah akan difokuskan pada pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi), wawasan kebangsaan, serta penyelarasan arah pembangunan nasional melalui delapan program prioritas Astacita.

Program ini, menurut Bima, dirancang untuk menyamakan persepsi di antara para kepala daerah yang berasal dari latar belakang beragam.

“Kepala daerah itu tidak semua latar belakangnya politik pemerintahan. Ada yang pengusaha, ada yang tokoh agama, ada yang budayawan, macem-macem. Nah penting sekali pembekalan di awal untuk menyamakan persepsi tentang tupoksi,” ujar Bima dikutip dari ANTARA.

Program retreat ini akan digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21 hingga 28 Februari 2025.

Bima menjelaskan bahwa selain memperdalam pemahaman tentang peran dan kewajiban kepala daerah, para peserta juga akan mendapatkan arahan langsung dari berbagai kementerian guna memastikan kebijakan daerah selaras dengan agenda pembangunan nasional.

“Yang kedua, ya harus mendengar arahan dari kementerian terkait, terkait dengan Astacita. (Itu) penting,” jelasnya.

Selain arahan dari kementerian, materi pembekalan juga akan melibatkan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang menekankan pentingnya wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.

Bima menyebutkan bahwa dengan pendekatan yang lebih padat ini, para kepala daerah dapat segera kembali ke daerah masing-masing dan mulai bekerja dengan pemahaman yang lebih baik.

“Sekarang kan dipadatkan saja, jadi satu. Satu minggu ini ya Lemhannas, ya dari Kemendagri, itu kan lebih hemat. (Sehingga) teman-teman (kepala daerah) itu bisa langsung bekerja,” tambahnya.

Bima juga memastikan bahwa seluruh fasilitas di Akmil Magelang telah disiapkan dengan baik, termasuk tenda-tenda yang akan menjadi tempat tinggal para kepala daerah selama satu pekan.

“Jadi kami pastikan tadi saluran air, kamar mandi, listrik, kesiapan tenda, dan lain-lain. Dan rasanya ini sudah sangat siap ya,” tuturnya.

Ia berharap, dengan pembekalan yang lebih terstruktur dan efisien ini, para kepala daerah dapat menjalankan tugas mereka dengan pemahaman yang selaras dengan kebijakan nasional.

“Itu sudah tradisi lah. Di Indonesia itu dari dulu kepala daerah itu menjalani pembekalan. Nah sekarang perbedaannya adalah disatukan, dibuat lebih efektif dan efisien,” pungkas Bima.***