Pemerintah Ajak Masyarakat Rangkul Kaum Disabilitas

INILAH, CIMAHI - Kementerian Sosial RI mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama memberi dukungan dan meneguhkan keberpihakan terhadap penyandang disabilitas.

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan perlindungan terhadap para penyandang disabilitas sudah diamanatkan dalam undang-undang.  Keberpihakan tersebut direalisasikan melalui penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak mereka.

"Pemerintah juga secara bertahap dan bersungguh-sungguh mengambil langkah konkret untuk mendukung kesetaraan bagi kaum disabilitas." katanya saat menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun Balai Literasi Braille Indonesia (BLBI) Abiyoso Cimahi ke-57, di BLBI, Jalan Kerkof, Kota Cimahi, Rabu (28/11).

Untuk mendukung kesetaraan kaum disabilitas tersebut, diantaranya dengan membangun pendidikan layak dan inklusif, menyediakan lapangan pekerjaan, sarana transportasi dan fasilitas publik yang aksesibel.

Selain itu, pemenuhan terhadap akses informasi dan komunikasi juga sangat penting, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Dalam  UU nomor 8 tahun 2016, bab 3 tentang hak penyandang disabilitas, pasal 5 Poin (1), huruf (t), disebutkan bahwa penyandang disabilitas sebagai warga negara memiliki hak berekspresi berkomunikasi, dan memperoleh informasi,

"Sehingga literasi Braille memiliki peran penting sebagai salah satu aksesibilitas pemenuhan hak dimaksud," katanya.

Atas hal tersenut, kata dia, negara wajib menjamin akses penyandang disabilitas terhadap terpenuhinya hak-hak dasar terhadap dokumen kewarganegaraan, seperti akta kelahiran bagi anak-anak disabilitas terlantar dan memiliki KTP.

"Tentu saja semuanya harus bisa diakses bagi penyandang disabilitas netra, misalnya dengan KTP braile dan ATM braile," ujar Agus.

Sejauh ini, lanjutnya, pemerintah juga sudah memberikan bantuan terhadap anak-anak disabilitas seperti kursi roda, menyediakan balai seperti BLBI Abiyoso dan pihaknya akan mengadakan Hari Disabilitas Internasional.

"Temanya Indonesia Inklusi Ramah Disabilitas. Dari tema itu agar menjadi satu acuan dan memacu kinerja menteri sosial untuk mempercepat penyandang disabilitas memiliki kontribusi," ujarnya.