Pemilihan Pejabat di Pemprov Jabar Diharapkan Tidak Curang

INILAH, Bandung-Pemerintah Provinsi  (Pemprov) Jawa Barat ingatkan tak ada aksi curang seperti praktik 'main mata' pada proses seleksi terbuka untuk 15 jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon 2.

Sekretaris Daerah Jawa Barat  Iwa Karniwa tak ingin proses lelang terbuka dicederai lewat cara-cara yang melanggar aturan. Dia memastikan, Pemprov Jabar sudah memberikan mandat kepada tim seleksi untuk menjalankan tugas dengan penuh integritas, profesional dan objektif.

“Dan pada calon peserta diminta jangan ada kasak kusuk terus juga berupaya menggoda siapapun atau panitia karena panitia tidak akan terpengaruh,” ujar Iwa, di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (31/12/2018).

Sebagai Kordinator Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Jabar, pihaknya sudah meminta ketua tim panitia seleksi untuk menjalankan fungsinya dengan maksimal. Artinya, tak boleh ada upaya pelanggaran dalam menetapkan kandidat yang mumpuni.

“Jadi jangan mencoba lakukan suap dan sebagainya. Cukup pelajari dan laksanakan (seleksi) kalau yang terbaik Insya allah akan jadi salah satu yang akan dipilih oleh Pak Gubernur,” katanya.

Menurut Iwa, banyak sekali yang berminat untuk mengabdikan diri kepada Pemprov Jabar. Itu bila melihat dari proses open bidding yang dilakukan sebelumnya. Dia berharap kondisi ini berjalan sesuai rencana objektif transparan.

“Ini open bidding, sepanjang sejarah (Pemprov Jabar) ini yang paling banyak dalam waktu yang sama, karena kami ingin Januari semua terisi,” pungkasnya.

Diketahui, Pemprov Jabar memang akan menggelar seleksi sekaligus lelang jabatan guna mengisi 15 posisi eselon 2 yang kosong. Adapun jabatan tersebut yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Selain itu, ada pula Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah, Kepala Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah, Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah, Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah, dan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.