Pemkot Bogor Bakal Kuatkan Digitalisasi Aset

INILAH, Bogor - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat. Tercatat, Kota Bogor sudah lima kali berturut-turut mendapatkan WTP sejak 2016. 

Wali Kota Bogor Bima Arya dan Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 yang diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Agus Khotib di Bandung, Kamis (20/5/2021) lalu.

Bima mengatakan, WTP ini bukan hanya mempertahankan predikat, tapi juga untuk memperbaiki sistem yang ada demi terwujudnya pemerintahan yang melayani, transparan dan akuntabel. Opini WTP ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan. 

Baca Juga : Pengakuan Pengendara Harley Tabrakan di Puncak: Saya Tanggung Jawab

"Betul yang dikatakan Pak Agus Khotib bahwa WTP ini bukan jaminan tidak adanya fraud. Fraud itu bisa dikarenakan tiga hal, fraud karena sistemnya, karena alat, dan karena orangnya," kata Bima, Sabtu (22/5/2021). 

"Kami yakin, rekomendasi dari BPK yang kemudian membimbing kita untuk ditindaklanjuti dan diminimalisir fraud tersebut sehingga tidak terjadi," tambahnya.

Bima juga mengakui, salah satu persoalan yang paling berat di Kota Bogor bagaimana memperbaiki penatausahaan aset dan itu sangat tidak mudah. 

Baca Juga : Harley Tabrak 3 Motor dan Inova, Dua Orang Patah Kaki

"Beberapa waktu lalu tim KPK juga datang ke Kota Bogor, khusus menyoroti hal yang sama. Ini yang harus kami benahi terus menerus bersama-sama dewan adalah penatausahaan aset," terangnya.