Pemkot Bogor Klaim Komitmen Perjuangan Honorer jadi PPPK dan PPPK Paruh Waktu

Pemkot Bogor mengklaim siap memperjuangkan para tenaga honorer untuk masuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ataupun PPPK paruh waktu. 

Pemkot Bogor Klaim Komitmen Perjuangan Honorer jadi PPPK dan PPPK Paruh Waktu
Dani memaparkan, berdasarkan dokumen yang dimiliki ada tanda tangan honorer kelahiran 1968 sampai 1969 yang terhitung tahun ini pensiun. Malah, ada yang di Maret yang saat ini pensiun itu kemarin diangkat menjadi PPPK paruh waktu di Pemkot Bogor. (istimewa)

INILAHKORAN.ID - Pemkot Bogor mengklaim siap memperjuangkan para tenaga honorer untuk masuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ataupun PPPK paruh waktu

Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor Dani Rahardian ketika ditanya soal nasib para tenaga honorer di Kota Hujan.

"Kami total sudah mengangkat sebanyak 3.866 orang PPPK ataupun PPPK paruh waktu. Untuk batas usia kemarin itu ada yang beberapa bulan mau pensiun, banyaknya diburu-buru ya," ungkap Dani kepada INILAHKORAN.ID, Selasa 20 Januari 2026.

Dani memaparkan, berdasarkan dokumen yang dimiliki ada tanda tangan honorer kelahiran 1968 sampai 1969 yang terhitung tahun ini pensiun. Malah, ada yang di Maret yang saat ini pensiun itu kemarin diangkat menjadi PPPK paruh waktu di Pemkot Bogor

"Kalau kami memperjuangkan, asal dia itu sebelum pensiun batas waktu kemarin diangkat ya PPPK paruh waktu ya, begitu," paparnya.

Dani menjelaskan, kalau secara aturan, PPPK itu batas usia diangkatnya 57 tahun. Itu secara aturan nasional. 

"Kalau untuk rencana pembatasan usia kurang dari 57, kami belum menerapkan. Ya, tidak ada ke arah sana ya, kami tetap patokannya ke aturan pemerintah pusat. Sebelum 57 tahun bisa ya, tapi kan pengadaannya atau pengangkatannya kan gimana pusat, bukan daerah. Itu yang saya ketahui, itu 57 tahun ya maksimum," jelasnya.

Dani memaparkan, Pemkot Bogor tetap berpatokan pada aturan dari pusat terkait PPPK. Untuk 2026 ini belum ada kebijakan dari pusat yang turun. 

"Apakah pengadaan CPNS, apakah pengadaan PPPK lagi, belum belum ada. Namun, rencananya bakal ada pengadaan CPNS, tapi belum ada suratnya. Kami juga tahun 2026 juga sekarang masih melihat situasi ya. Kalau ada kebijakan penerimaan, ini pasti daerah mah ikut," pungkasnya. 


Editor : Doni Ramdhani