Pemkot Cirebon Perkuat Pengendalian Inflasi, Harga Pangan dan Digitalisasi Jadi Fokus

INILAHKORAN.ID - Pemkot Cirebon memperkuat pengendalian inflasi dengan fokus menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan.

Di sisi lain, Pemkot juga mendorong perluasan transaksi digital sebagai bagian dari percepatan digitalisasi keuangan daerah.

Langkah tersebut disampaikan Wali Kota Cirebon Effendi Edo usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat.

Rakornas yang dirangkaikan dengan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit and Expo 2026 tersebut membahas penguatan ketahanan pangan serta perluasan digitalisasi keuangan daerah untuk menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Effendi mengatakan, pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas harga, tetapi juga memastikan kebutuhan pokok masyarakat tersedia dengan harga terjangkau.

“Pengendalian inflasi bukan hanya soal menjaga harga tetap stabil, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau dan pasokan yang tersedia. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat,” kata Effendi, Jumat (25/9/2026).

Menurutnya, Pemkot Cirebon terus melakukan pemantauan terhadap ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok. Penguatan pasokan dan distribusi pangan juga dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga sejumlah komoditas.

Intervensi, kata dia, akan dilakukan apabila ditemukan komoditas yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat.

Upaya tersebut dinilai penting mengingat Kota Cirebon merupakan wilayah perkotaan yang memiliki aktivitas perdagangan dan jasa cukup tinggi.

“Kita ingin memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersedia dan terjangkau. Karena itu, berbagai program pengendalian inflasi akan terus kita jalankan secara terukur dan menyesuaikan kondisi di lapangan,” ujarnya.

Selain persoalan inflasi, Pemkot Cirebon juga mendorong percepatan digitalisasi keuangan daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Cirebon.

Sekretaris Daerah Kota Cirebon sekaligus Ketua Harian TP2DD, Iing Daiman, turut mendampingi Wali Kota dalam Rakornas tersebut.

Pemkot menilai perluasan transaksi digital dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan transparan.

Hasil Rakornas juga akan menjadi salah satu bahan bagi Pemkot Cirebon dalam memperkuat kebijakan pengendalian inflasi dan digitalisasi keuangan sesuai kondisi daerah.

Effendi menegaskan, pengendalian inflasi dan digitalisasi keuangan membutuhkan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan pelaku usaha dan masyarakat.

“Yang paling penting adalah bagaimana kebijakan yang kita jalankan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Harga terkendali, kebutuhan pokok tersedia, transaksi semakin mudah, dan aktivitas ekonomi masyarakat terus bergerak. Itu yang ingin kita jaga bersama,” pungkasnya.