Pemprov dan DPRD Jabar Setujui Usulan CDPOB Cirebon Timur, 7 Catatan Jadi Sorotan

INILAHKORAN, Bandung - Pemprov Jabar dan DPRD Jabar menyetujui usulan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) Cirebon TImur dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Rabu 10 September 2025.

Sekda Jabar Herman Suryatman menuturkan, dari hasil pendalaman bersama Komisi I DPRD Jabar, ada dua hal yang dicermati yakni persyaratan administrasi dan syarat dasar kewilayahan. Keduanya, lanjut dia, sudah dilengkapi.

Namun sebelum diusulkan menjadi Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta sembari menunggu pencabutan moratorium, ada tujuh catatan yang menjadi sorotan untuk dipenuhi.

"Pertama terkait dengan demografi, geografi, sosial budaya politik, ekonomi, kapasitas fiskal dan tata kelola pemerintahan," ujar Sekda Herman.

Harapannya, poin tersebut dapat diselesaikan sebelum moratorium dicabut oleh pemerintah pusat.

Sisi lain, pemekaran ini dilakukan kata dia, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

"Lebih dekat pemerintah dengan masyarakatnya, itu jauh lebih baik. Ya, kualitas pelayanan publik agar rakyat mendapatkan rasa keadilan, pembangunan agar rakyat sejahtera dan pemberdayaan agar rakyat mandiri," ucapnya.

Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono menambahkan, wacana pembentukan Cirebon TImur sejatinya telah mengemuka sejak 25 tahun lalu. Sebab diakuinya, Kabupaten Cirebon sangat luas, dengan 40 kecamatan dan 424 desa/kelurahan dan jumlah penduduknya besar.

"Nah sehingga satu catatan saya, bahwa ini merupakan tonggak baru bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Cirebon TImur, dengan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, salah satu instrumennya adalah calon daerah persiapan otonomi baru," kata dia.

Sembari menunggu moratorium dicabut lanjut Ono, DPRD Jabar bersama Pemprov berkomitmen menyempurnakan persiapan, menyelesaikan tujuh sorotan tersebut.

"Ya, ujungnya gini, ujungnya instrumen APBD Provinsi, instrumen APBD Kabupaten Cirebon, induknya itu sudah harus bagaimana menyelesaikan atau mendorong percepatan pembangunan di infrastruktur dasar yang ada di Cirebon TImur. Dari mulai jalan, dari mulai pendidikan, dari memulai kesehatan," ucapnya.

Terlebih lanjut dia, saat ini dari 10 usulan CDPOB, Cirebon TImur berada di peringkat enam, belum memenuhi standar untuk menjadi CDOB sesuai ketentuan Kemendagri.

"Ada nilai yang menjadi ketentuan, harus nilainya 450 poin kalau tidak salah. Saat ini Cirebon (Timur) itu baru 355, sehingga untuk bisa menuju ke sana, maka tadi instrumen APBD. Prioritas program gubernur, bupati ya harus mengarah ke sana. Jadi tidak menunggu moratorium, maka kita bersama-sama mempunyai komitmen untuk menyelesaikan dari persoalan-persoalan dasar yang meliputi tujuh hal tadi," tegasnya.

Sementara Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengakui, sudah banyak usulan dari masyarakat, supaya kawasan tersebut dimekarkan menjadi kabupaten anyar.

"Karena Cirebon TImur ini luas 40 kecamatan, 412 desa dan 12 kelurahan, sehingga pelayanan-pelayanan kepada masyarakat ini dengan adanya pemekaran supaya mendekatkan kepada kepada masyarakat," kata dia.

Sebab itu, Pemkab Cirebon menyetujui supaya Cirebon TImur dimekarkan dengan harapan mampu meningkatkan pelayanan masyarakat dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi.

Soal usulan ibu kota Kabupaten Cirebon TImur, dari hasil kajian ada dua wilayah yang direkomendasikan kata dia, antaranya Karangwareng dan Karangsembung.

"Jadi mangga, nanti di tempat mana pun kami menyetujuinya," kata Imron.

Selain itu, pihaknya juga telah mengeluarkan anggaran khusus, guna mengakselerasi Cirebon TImur menjadi kabupaten anyar.

"Sudah, ini proses dari Cirebon TImur itu sudah kami anggarkan dengan untuk, ada konsultan, kita sudah dianggarkan," ucapnya.

Sebelumnya, Pemprov Jabar telah mengusulkan 9 CDOB antaranya Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Bogor Timur, Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara dan Kabupaten Subang Utara.

Bila nantinya memenuhi syarat, maka Cirebon TImur akan menjadi CDOB ke 10 yang diajukan Pemprov Jabar ke Kemendagri.