Pemprov Jabar Bakal Beli Radar Khusus Pendeteksi Bencana

INILAHKORAN, Bandung - Rentetan bencana alam yang melanda sejumlah daerah membuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana memperkuat sistem peringatan dini.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi memastikan, pihaknya akan membeli radar khusus pendeteksi bencana pada tahun anggaran 2026.

Menurut Dedi, Jawa Barat hingga kini belum memiliki radar khusus untuk memantau potensi bencana, padahal kejadian alam seperti banjir, longsor dan cuaca ekstrem kerap meningkat di akhir tahun.

“Mudah-mudahan lelangnya bisa dilakukan secepatnya. Di 2026 kami Pemda Jabar itu memiliki radar. Karena selama ini nggak punya radar ternyata,” ujar Dedi usai Apel Siaga Bencana di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu 5 November 2025.

Dedi menjelaskan, pengadaan radar akan dibiayai penuh oleh APBD Provinsi Jawa Barat, sementara pengoperasiannya diserahkan kepada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

“Nah kita akan memiliki radar dibiayai Pemda Jabar dan teknisnya dari BMKG. Sehingga Jabar memiliki kelengkapan dalam membaca seluruh fenomena situasi,” ucapnya.

Ia menegaskan, rencana pembelian radar tersebut telah melalui proses perhitungan dan realokasi anggaran secara matang.

“Dan semua ini berasal dari anggaran pemerintah Provinsi Jawa Barat yang kita melakukan realokasi dengan tepat, belanja dengan tepat, penghitungan dengan tepat. Walaupun ada pemotongannya juga tepat saya lihat,” tuturnya.

Dedi juga menyinggung soal minimnya kesadaran mitigasi di masyarakat dan instansi terkait. Ia menilai, penanganan bencana sering kali baru ramai setelah peristiwa terjadi, bukan sebelum.

“Mudah-mudahan kita ini tidak selalu ribut ketika sudah terjadi bencana. Tetapi kita justru siaga sebelum terjadi bencana,” katanya.

Lebih lanjut, Dedi menyoroti rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap peringatan dan prediksi cuaca dari BMKG.

“Orang Indonesia ini nggak percaya sama BMKG. Orang Indonesia ini nggak percaya pada perkiraan bencana,” ujarnya.

“Tidak percaya pada early warning, nggak percaya. Tapi lamun ngges batu ka hulu (tapi kalau baru sudah kena kepala) baru percaya. Nah ini harus dibetulin,” jelasnya.

Selain lemahnya kepercayaan terhadap peringatan dini, Dedi juga menyoroti budaya enggan direlokasi dari kawasan rawan bencana. Menurutnya, ini menjadi persoalan serius yang perlu segera diubah.

“Sudah terjadi bencana pun, disuruh pindah nggak mau. Kita tahu di Jawa Barat, orang sudah jauh di sini. Relokasi nggak mau. Ini juga culture yang harus segera disudahi. Mudah-mudahan segera tertangani,” kata Dedi.

Dengan rencana pengadaan radar pendeteksi bencana, Gubernur Dedi Mulyadi berharap Jawa Barat memiliki sistem mitigasi bencana yang lebih modern dan terintegrasi, agar kejadian alam di masa depan bisa dideteksi lebih cepat dan ditangani lebih sigap.

Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari strategi penguatan tanggap darurat Jabar 2026, yang sebelumnya juga mencakup pengadaan ambulans offroad dan rumah sakit terapung di wilayah pesisir.