Pemprov Jabar Diminta Berikan Informasi Akurat Soal Virus Corona

INILAH, Bandung- Pemerintah Provinsi Jawa Barat diminta gotong royong untuk menyikapi keresahan masyarakat mengenai penyebaran virus Corona. Keterlibatan setiap OPD bersama stakeholder lainnya diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat mengenai virus yang berasal dari Wuhan, China tersebut. 

Anggota DPRD Jawa Barat dari fraksi PKS Abdul Hadi Wijaya mengatakan, pihaknya menyambut baik upaya sinergitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar. Mengingat rencana pendataan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) maupun Tenaga Kerja Asing (TKA) yang keluar-masuk negara terpapar virus korona selama dua bulan ini. 

"Saya mengapresiasi kerjasama dan inisiatif yang dilakukan oleh pihak terkait, dinas tenaga kerja dan transmigrasi, dinas kesehatan serta Ombudsman juga ya," ujar Abdul Hadi, Selasa (28/1/2020).

Menurut Hadi, untuk menyikapi virus Corona ini perlu kerjasama yang lebih kuat dan serius. Selain untuk mencegah warga Jabar terpapar juga menjaga agar informasi yang didapatkan oleh masyarkat tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurang-kurangi. 

Menurut dia, masyarakat membutuhkan informasi sebanyak mungkin mengenai virus Corona ini.  Namun informasi tersebut harus yang tidak menyesatkan. 

"Ini tugas dari pemerintah ya,kami prihatin dan terus memberikan masukan," katanya. 

Karena itu, dia menyampaikan, harus menyertakan banyak pihak. Termasuk Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) dan kehumasan di setiap institusi, baik itu di provinsi maupun kota kabupaten. 

"Sosialisasi harus dilakukan juga lewat jalur sekolah, jalur desa, ibu ibu PKK di sini yang terlibat," katanya.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar ini juga berharap, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat melakukan langkah-langkah pengamanan terhadap TKI, khususnya dari Jabar yang kini berada di Wuhan, Tiongkok. Lantaran setiap warga Indonesia harus mendapatkan perlindungan dari negara. 

"Semoga mereka bisa terselamatkan. Penyakitnya bisa diisolasi dan tidak ada korban yang fatal dari warga kita," pungkasnya. 

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Jabar, Sidkon Djampi mengatakan tenaga kerja asal China di beberapa wilayah harus menjadi perhatian dari pemerintah. Itu untuk mengantisipasi virus Corona. 

“Di Jabar kan banyak pekerja proyek asal China. Gubernur harus segera melakukan antisipasi,” ujar Sidkon. 

Sidkon juga meminta Pemprov Jabar memastikan keselamatan warganya di negaramu tirai bambu tersebut. Yaitu dengan menginventarisir yang saat ini berada di China khususnya Kota Wuhan. 

“Semua orang yang tinggal di China pasti panik dan bagi warga luar China yang tinggal di sana kemungkinan besar terdorong untuk pulang ke negaranya. Pemprov Jabar harus segera melakukan langkah strategis jika ada warga Jawa Barat yang tinggal di sana,” pungkas anggota komisi I DPRD Jabar ini. 

Sebelumnya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov Jabar Ade Afriandi mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Barat. Hal ini dilakukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang dalam dua bulan ini keluar-masuk negara China. 

"Dinkes Juga bersepakat dengan kita. Tidak mendiskriminasikan TKA China tapi seluruh orang yang melakukan perjalanan keluar masuk Indonesia-China dalam rentang waktu minimal 2 bulan ini," ujar Ade, Senin (27/1/2020).

Selain itu, dia juga telah meminta sejumlah stakholder turut mensosialisasikan rencana pemeriksaan ini. Termasuk dengan Ombudsman mengingat hal ini menyangkut pelayanan kepada masyarakat.  

Dia mencegah adanya pandangan diskriminatif terhadap para TKA asal Tiongkok. Adapun proses pemeriksaan akan dilakukan dalam dua pekan ke depan.

"Kita akan dibantu oleh dinkes untuk mencoba melalukan pengecekan dengan metode yang sudah disiapkan dinkes," ucapnya. 

Saat ini, dia sudah menugaskan UPTD untuk mendata para pekerja baik itu lokal, dari Tiongkok maupun negara lainnya yang dalam 2 bulan ini keluar dan masuk atau berkunjung ke China. Informasi tersebut sedang digali dari perusahaan tempat mereka bekerja. 

Adapun tenaga kerja asal Tiongkok yang berada di Jawa Barat, saat ini tercatat 3.203 orang. Beberapa diantaranya bekerja di proyek strategis nasional seperti proyek Kereta Cepat dan tol Cisumdawu.

Meski demikian, Ade menegaskan pemeriksaan tak spesifik dilakukan bagi warga Tiongkok. Pemeriksaan juga berlaku bagi siapa saja pegawai negeri yang pernah berkunjung ke Tiongkok dalam waktu dua bulan terakhir. 

"Ini segala jenis (sektor pekerjaan) ya, jadi dari mulai manufactur, tekstil garmen, sampai yang kontruksi," jelasnya. (Riantonurdiansyah)