Pemprov Jabar Geber Program Pedesaan
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi segera kejar percepatan pada tiga konteks. Yaitu, di mulai dari penantaan perangkat desa, meningkatkan ekonomi desa hingg
INILAH, Bandung-Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi segera kejar percepatan pada tiga konteks. Yaitu, di mulai dari penantaan perangkat desa, meningkatkan ekonomi desa hingga sarana dan prasarana.
Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan Jabar juara lahir dan batin dengan inovasi juga kolaborasi. Di mana hal itu adalah visi misi yang digaungkan Pemerintah Provinsi Jabar di bawah kepemimpinan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
"Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa itu adalah urusan pemerintahan yang menangani masyarakat dan desa. Di situ pun banyak juga, bagaimana kita meningkatkan dan melakukan lompatan-lompatan," ujar Dedi.
Terkait intergritas perangkat desa menjadi salah satu poin penting yang harus ditingkatkan untuk mendukung visi misi Pemprov Jabar. Dia meminta, setiap desa menerapkan sistem keuangan yang transparan.
"Sehingga sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun ini bisa sesuai dengan target yang ditetapkan," katanya.
Beberapa program gerakan membangun desa pun akan digagas. Hal tersebut untuk mewujudkan setiap desa menjadi Center of Excellence dan Center of Budgeting. "Sehingga bisa mengurangi arus urbanisasi dan sebagainya," ucap dia.
Dia sampaikan, dari 5.312 desa di Jabar baru sebanyak 37 yang masuk kategori mandiri. Sedangkan sekitar 137 desa masuk dalam kategori maju. Namun masih terdapat desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, walaupun yang paling banyak berstatus desa berkembang.
Pihaknya memiliki Pekerjaan Rumah (PR) untuk mewujudkan pemerataan agar setiap desa bisa lebih maju. "Tentunya ini harus dipola. Bagaimana pembinaan antara desa yang dikatakan maju, mandiri, berkembang ataupun desa tertinggal itu," katanya.
Pihaknya akan melakukan pengelompokan pada setiap desa tersebut. Hal tersebut dilakukan agar dapat lebih detail dalam upaya meningkatkan status desa. Begitu pula soal Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
"Nanti kita pilah, ada aspek dari bumdesnya, ada yang mereka sudah memiliki Bumdes, ada yang sudah memiliki Bumdes tapi belum berjalan efektif. Dan ada juga desa yang sampai saat ini belum memiliki bumdes," paparnya.
Selain itu, klasifikasi pun akan dilakukan dari segi permodalan pada setiap Bumdes. Di mana, ada yang kelas Rp10 juta ke bawah, Rp10-100 juta juga kelas Rp100 juta ke atas. "Bahkan ada sekitar 6 bumdes yang modalnya di atas Rp1 miliar. Nanti kita klasifikasi," imbuhnya.
Belum lagi dari sektor pemasaran produk Bumdes tersebut. Dia sampikan, ada yang skalanya masih dipasarkan pada level desa itu sendiri, level kota, provinsi hingga level internasional. "Itu yang kita pacu dan kembangkan," ucapnya.
Pihaknya juga akan melibatkan relawan yang nantinya akan dilibatkan untuk mendongkrak potensi desa. Menurut dia, ketika melakukan inovasi dan kolaborasi maka akan terjadi perubahan.
"Terus bagaimana di desa infratruktur dan sarananga. Harapan kita mudah-mudahan ada perubahan yang bisa kita lakukan," pungkasnya.
