Pemprov Jabar Gelontorkan Rp3 Miliar per Tahun untuk Lindungi Pusat Data

INILAHKORAN, Bandung - Kepala Diskominfo Jabar Ika Mardiah mengatakan Pemprov Jabar menggelontorkan anggaran sekitar Rp3 miliar per tahun guna melindungi pusat data.

Ika menuturkan, alokasi anggaran Rp3 miliar untuk pusat data Pemprov Jabar tersebut diperuntukkan untuk pembaharuan sistem keamanan, firewall, antivirus, hingga pelatihan supaya dapat membendung potensi ancaman peretasan.

Sebab, dia menegaskan upaya Pemprov Jabar menjaga keamanan pusat data itu sangat penting dalam menjaga stabilitas roda pemerintahan.

"Rp3 miliar enggak ada apa-apanya, karena data itu sangat penting. Istilah sekarang, new oil," ujar Ika di Kota Bandung, Selasa 2 Juli 2024.

Sementara mengenai back up data, itu pun lanjut dia merupakan sebuah keharusan. Bukan hanya mengantisipasi dari peretasan, juga ancaman bencana.

"Back up itu wajib. Harus ada. Bukan soal kena hack, tapi juga mitigasi dari kalau terjadi bencana," ucapnya.

Mengenai ancaman peretasan terhadap pusat data Pemprov Jabar, Ika mengungkapkan upaya tersebut terjadi setiap detik.

"Banyak, dari berbagai negara. Ketahuan dari alamat IP-nya. Ada Rusia, Jepang, Amerika, China, Vietnam, Kamboja, Singapura juga ada," ungkapnya.

Maka dari itu lanjut dia, kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui berbagai pelatihan terus dilakukan, guna mencegah terjadinya peretasan.

Antaranya Cyber Security Incident Response Team (CSIRT) yang ada di tiap perangkat daerah, serta kabupaten/kota.

"Tugasnya memantau setiap traffic di pusat data. Apabila ada yang mencurigakan, segera dilakukan penanganan. Mereka diberi pelatihan, termasuk menjadi hacker. Untuk mengenali musuh, harus punya kemampuan musuh juga," ujarnya.

Sebab itu tidak heran, indeks keamanan informasi Jawa Barat diakuinya selalu tertinggi di Indonesia.

Sebelumnya, pusat data Nasional (PDN) mengalami peretasan oleh hacker melalui ransomware. pusat data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya mengalami serangan ransomware pada Kamis 20 Juni 2024 lalu, yang menyebabkan layanan publik seperti imigrasi terganggu.

Hacker yang menggunakan Ransomware Brain Cipher untuk menyerang PDN meminta tebusan sebesar 8 juta dollar AS atau sekitar Rp131,2 miliar. Walaupun pada akhirnya kabarnya mereka memutuskan akan mengembalikan data yang sudah diretas besok secara gratis.