Pemprov Jabar Olah 2.000 Lebih Usulan Daerah
Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menghimpun usulan rencana pembangunan dari 27 kabupaten/kota pada 2020. Jumlahnya, lebih dari 2.000 usulan.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAH, Bandung-Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menghimpun usulan rencana pembangunan dari 27 kabupaten/kota pada 2020. Jumlahnya, lebih dari 2.000 usulan.
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Jabar Yuke Maulani Septiana mengatakan, usulan dari kabupeten kota tersebut sedang diolah oleh pihaknya.
Angka 2.000 lebih tersebut, tambah dia, belum mencakup usulan dari masyarakat serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jabar.
"Nilainya secara total belum kita hitung, sekarang yang lagi diolah 2.000 usulan," ujar Yuke, di Kota Bandung, Jumat (29/3).
Pihaknya menargetkan, dari sejumlah usulan tersebut hanya mengakomodasi satu kegiatan di satu lokasi. Berbeda dengan tahun lalu, hingga Musyawarah Rencana Pembagunan Jabar digelar. Bahkan, saat itu pihaknya menerima usulan mencapai 30.000 kegiatan.
"Itu masuk sistem e-planning, tapi yang difilter menjadi APBD untuk bantuan ke kabupaten/kota itu hanya 2.600 kegiatan," paparnya.
Menurut dia, hingga penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020 pada Juni mendatang angka usulan ini masih akan bertambah.
Hanya saja, pihaknya memastikan bahwa ada kegiatan yang diprioritaskan untuk diberi bantuan keuangan, yaitu program yang menunjang kepariwisataan di daerah seperti penataan alun-alun, hingga akses ke objek wisata. "Alun-alun itu untuk kepariwisataan," ucapnya.
Yuke memastikan provinsi pun tidak mungkin membiayai seluruhnya ribuan usulan tersebut. Yuke mengaku ketika APBD Provinsi tak mampu mendanai, maka pihaknya akan meneruskan usulan tersebut ke Pemerintah Pusat.
"Kita juga sudah ada mitra CSR Jabar ada 167 perusahaan dan forum BUMN kita tawarkan, yang tidak terakomodir APBD kita tawarkan ke swasta," ungkapnya.
Dengan kolaborasi bersama swasta tersebut diharapkan dapat menopang ketidakmampuan APBD membiayai infrastrukur daerah. Yuke menunjuk program jalan mulus hingga ke desa yang digagas Gubernur Jabar Ridwan Kamil dipastikan akan mendorong keterlibatan swasta.
"Jalan sampai ke desa itu target lima tahun, apakah akan kita biayai oleh provinsi, dengan kabupaten kota atau pihak lain," katanya.
Untuk program infrastruktur selama lima tahun ke depan, Yuke sampaikan, Pemprov Jabar membutuhkan dana sekitar Rp596 triliun.
Menurutnya jika ini menggantungkan pada kocek daerah, maka program tersebut tidak akan tercapai dalam lima tahun. "Itu baru infrastruktur, belum urusan sosial, kapan tamatnya kalau APBD?" tuturnya.
Sementara itu Sekretaris da Jabar Iwa Karniwa mengatakan bahwa usulan dara daerah pasti bertambah, mengingat pihaknya masih menggelar Pra Musrebang Kewilayahan 2019. Di mana itu merupakan satu rangkaian perencanaan dalam menyusun RKPD Provinsi Jawa Barat 2020.
"Lewat forum pra musrenbang kewilayahan ini diharapkan dapat terinventarisasi dan terklarifikasi usulan-usulan kegiatan bottom up,” katanya.
Pada pra musrenbang kewilayahan tersebut diharapkan menelurkan hasil, yakni terwujudnya kesepatakan usulan kegiatan dari masing-masing wilayah pengembangan untuk disetujui.
Pada Forum Musrenbang tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat beserta pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan akan menentukan program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2020.
“Di antaranya dengan memprioritaskan untuk akses pendidikan untuk semua, desentralisasi pelayanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi, pengembangan destinasi dan infrastuktur pariwisata, pendidikan agama dan tempat ibadah, infrastuktur konektivitas wilayah, gerakan membangun desa, subsidi gratis golongan ekonomi lemah (golekmah) dan inovasi pelayanan publik dan penataan daerah,” katanya.
Editor : inilahkoran
