Pemprov Jabar Patok Target Pendapatan di Rp29,35 Triliun dalam RAPBD 2027

INILAHKORAN.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mematok target pendapatan di angka Rp29,35 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. Sedangkan rencana belanja diproyeksikan di angka Rp27,58 triliun.

Rencana anggaran tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat dengan agenda penyampaian pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (26/10/2026).

Dalam paparannya, Erwan merinci target pendapatan daerah sebesar Rp29,35 triliun terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp19,02 triliun, pendapatan transfer Rp10,30 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp24,57 miliar.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp27,58 triliun. Alokasi tersebut meliputi belanja operasional Rp17,88 triliun, belanja modal Rp2,86 triliun, belanja tidak terduga Rp101,12 miliar, dan belanja transfer Rp6,74 triliun.

“Mudah-mudahan penjelasan secara garis besar mengenai rancangan ini dapat memberikan gambaran yang menyeluruh bagi pembahasan bersama DPRD Provinsi Jawa Barat,” ujar Erwan.

Pembayaran Utang Dominasi Pengeluaran Pembiayaan

Dalam RAPBD Jabar 2027, pengeluaran pembiayaan diproyeksikan mencapai Rp1,84 triliun. Sebagian besar anggaran tersebut dialokasikan untuk membayar cicilan pokok utang sebesar Rp1,67 triliun.

Selain pembayaran utang, Pemprov Jabar merencanakan pembentukan dana cadangan Rp50 miliar dan penyertaan modal daerah Rp125 miliar.

Adapun penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp74,37 miliar yang seluruhnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Dari sisi pendapatan dan belanja, RAPBD Jabar 2027 mencatat selisih positif sekitar Rp1,77 triliun. Angka tersebut berasal dari target pendapatan Rp29,35 triliun dikurangi rencana belanja Rp27,58 triliun.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara menjelaskan, surplus Rp1,77 triliun antaranya untuk pembayaran utang yang jatuh tempo dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) waktu pandemi Covid 19 lalu sebesar Rp606 miliar dan sisanya alokasi yang dianggarkan untuk pembayaran cicilan utang ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp3,4 triliun.

Namun, karena rencana pinjaman ke PT SMI tidak terealisasi karena tak mendapat restu dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), maka akan dialokasikan untuk belanja prioritas.

"Rp606 untuk PEN. Nah sisanya itu, dari Rp1 triliun yang dicadangkan untuk cicilan SMI tadinya, karena sudah kita sepakati di KUA PPAS (APBD 2027) murni. Nah itulah kenapa ada surplus Rp1,77 triliun," jelas Iswara.

Alokasi yang sudah dicadangkan tersebut sambung dia, akan digunakan untuk belanja program kegiatan Pemprov Jabar.

"Mungkin belanja-belanja kegiatan lain yang prioritas, sesuai dengan visi misi gubernur ya, itu yang akan kita gunakan. Itu yang yang akan mungkin akan menarik di dalam pembahasan nanti di pembahasan APBD murni 2027," katanya.