Pemprov Jabar Percepat Distribusi Air Bersih dan Normalisasi Sungai Jelang Musim Huja

INILAHKORAN.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta percepatan distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan, sekaligus pembenahan jaringan irigasi untuk menjaga kebutuhan air sektor pertanian. Seiring mendekatnya musim hujan, normalisasi sungai juga didorong agar risiko banjir dapat ditekan.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, Dinas Sumber Daya Air (SDA) telah diminta berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) guna memastikan jaringan irigasi berfungsi optimal, terutama saat pasokan air untuk persawahan terbatas.

Menurut Herman, pengaturan distribusi air perlu dilakukan secara tepat agar kebutuhan pertanian tetap terpenuhi. Penanganan terhadap jaringan yang menjadi kewenangan BBWS juga harus dipercepat.

“Dalam situasi keterbatasan air untuk persawahan, diperlukan manajemen distribusi air yang tepat. Jika kewenangannya berada di BBWS, kita meminta agar penanganannya dilakukan dengan cepat,” ujar Herman, Selasa (13/10/2026).

Di luar penanganan kekeringan, Pemprov Jabar turut memanfaatkan musim kemarau untuk mempercepat normalisasi sungai. Langkah tersebut dinilai penting sebagai upaya mitigasi banjir, menjelang musim penghujan.

Herman meminta normalisasi dilakukan pada sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun provinsi. Untuk sungai di bawah kewenangan provinsi, pengerahan alat berat perlu segera dilakukan agar pekerjaan tidak tertunda hingga musim hujan tiba.

Guna menjamin kebutuhan air bersih masyarakat saat ini, Herman meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas SDA, perusahaan daerah air minum (PDAM), dan perangkat daerah di kabupaten/kota memperkuat koordinasi.
Apabila sumber mata air dan sumber air lainnya mengalami keterbatasan, pemenuhan kebutuhan warga harus dilakukan melalui distribusi air menggunakan tangki.

“Kita harus memastikan tidak ada warga Jawa Barat yang kesulitan mengakses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari,” tegasnya.

Herman juga mengingatkan PDAM di 27 kabupaten/kota, agar menyiapkan langkah mitigasi menghadapi potensi kekurangan air. Menurut dia, persoalan tersebut harus ditangani melalui kerja sama lintas pemerintahan, tanpa menunggu kondisi semakin parah atau bergantung pada intervensi gubernur.

Ia mencontohkan, penanganan kebakaran di Kabupaten Kuningan yang sebelumnya membutuhkan dukungan pemerintah provinsi, karena keterbatasan kapasitas penanganan di daerah.

Saat itu, Pemprov Jabar mengirimkan empat tangki air untuk menunjang kebutuhan petugas pemadam kebakaran. Dengan sistem pengisian air secara bergantian, petugas dapat tetap bersiaga di lokasi tanpa terkendala pasokan air.

“Prinsipnya, pemerintah provinsi harus segera membantu ketika dibutuhkan, dengan tetap memperhatikan kajian dan prosedur yang tepat,” katanya.

Selain memastikan ketersediaan air, Herman menekankan pentingnya asesmen, sebelum petugas dikerahkan ke lokasi bencana, terutama di wilayah rawan longsor dan pergerakan tanah.

Ia mengingatkan, pengalaman bencana longsor di Sumedang yang menyebabkan jumlah korban bertambah setelah penanganan awal tidak disertai kewaspadaan memadai terhadap potensi longsor susulan.

Menurut Herman, kecepatan memberikan pertolongan harus berjalan beriringan dengan upaya melindungi keselamatan petugas dan masyarakat di sekitar lokasi bencana.

Sebab itu, BPBD diminta melakukan penilaian kondisi lapangan terlebih dahulu untuk mengidentifikasi tingkat risiko sebelum memulai penanganan.

“Kita tentu ingin segera menolong masyarakat, tetapi keselamatan petugas dan warga yang berada di lokasi juga harus diperhatikan,” pungkasnya.