Pemuda PUI KBB Deklarasikan Pilkada Berintegritas di Momentum RAKERDA I
Pemuda Persatuan Ummat Islam (PPUI) Kabupaten Bandung Barat mendeklarasikan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) berintegritas.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung-Pemuda Persatuan Ummat Islam (PPUI) Kabupaten Bandung Barat mendeklarasikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berintegritas.
Deklarasi ini dilaksanakan pada hari Sabtu (01/06/2024) di aula DPRD KBB pada momentum Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) I Pengurus Daerah Pemuda PUI KBB. Deklarasi ini dipimpin oleh Julhayadi Arya Puntara ketua umum Pemuda PUI KBB. Deklarasi ini diikuti oleh seluruh pengurus dan peserta RAKERDA Pemuda PUI KBB.
Julhayadi Arya Puntara Ketum Pemuda PUI KBB menuturkan Pileg dan Pilpres telah usai. KPU sudah menetapkan pasangan Capres-cawapres terpilih. Juga caleg DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota-Kabupaten.
Menurutnya berbagai manuver politik, dinamika kejadian kita temui selama pemilu serentak kemarin.
"Banyak pengamat dan publik menilai bahwa pemilu 2024 adalah pemilu paling brutal. Hal itu dikarenakan banyak kecurangan dan money politic yang tidak terbendung," kata Julhayadi.
Menurutnya, pesta demokrasi di Indonesia tidak berhenti di situ saja. Saat ini, kata dia, kembali dihadapkan pada perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Pada 27 November 2024 nanti Gubernur, Bupati dan Walikota akan kita pilih serentak di seluruh Indonesia.
"Jawa Barat sendiri akan menyelenggarakan pemilihan bupati/walikota di 27 kokab dan pemilihan gubernur. Pemilihan bupati Bandung Barat salah satu di antaranya," tuturnya.
Oleh karena itu, dalam rangka memastikan proses pemilihan umum yang transparan, adil, demokratis, dan terhindar dari sagala bentuk Kecurangan kami, Pemuda PUI KBB dengan ini menyatakan komitmen kami untuk menjadi pengawas Pilkada dengan INTEGRITAS yang tinggi. Kami berjanji untuk:
1. Mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku terkait pemilihan umum.
2. Mencegah praktik korupsi, penyuapan (money politic), atau kecurangan dalam semua tahapan pemilihan.
3. Memastikan terjamin kebebasan berpendapat dan partisipasi politik yang adil bagi semua kandidat dan pemilih.
4. Memastikan bahwa proses pemilihan, termasuk pemungutan suara dan penghitungan suara, berlangsung secara transparan dan dapat dipercaya.
5. Mendukung pendidikan pemilih dan memastikan bahwa pemilih memiliki akses yang cukup dan informasi yang akurat untuk membuat keputusan yang tepat.
6. Turut serta dalam mengawal penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggaran pemilihan dan memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku kecurangan.
7. Menerima hasil pemilihan dengan damai dan menghormati keputusan demokratis yang dihasilkan oleh suara rakyat.
Dengan demikian, kami berkomitmen untuk mengawasi pemilihan umum yang berintegritas dan memberikan dukungan penuh kepada proses demokratis di negara ini.***
Editor : JakaPermana

