Pengajuan PPPK Bandung Barat Tahun 2019 Tidak Disetujui Pusat

INILAH, Ngamprah - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menolak pengajuan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Padahal, jumlah tenaga PPPK yang diajukan Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung Barat jauh lebih banyak dari pengajuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai BKPSDM KBB Faisal Firdaus menuturkan, Kemenpan RB hanya memberikan formasi CPNS saja yaitu 318 pegawai. Sedangkan untuk tenaga PPPK-nya tidak mendapat persetujuan.

"Tenaga PPPK dan CPNS yang kita ajukan tahun ini sebanyak 350 orang. Dengan rasionalisasi sesuai dengan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pensiun. Sedangkan untuk PPPK hanya 70 persen," tutur Faisal di Kantor BKPSDM, Kompleks Pemda Bandung Barat, Rabu (30/10/2019).

Faisal menjelaskan, formasi yang diperoleh Pemda Bandung Barat hanya 316 formasi, masing-masing untuk tenaga kesehatan 86 orang, tenaga teknis 86 orang, dan tenaga guru sebanyak 144 orang. Sedangkan, dua formasi lainnya tidak bisa dilaksanakan karena untuk tenaga fungsional asesor belum dipersiapkan.

"Sesuai dengan program Menpan RB yang memprioritaskan tenaga honorer, maka jumlah guru lebih banyak. Dari 100.000 lowongan se-Indonesia, formasi guru paling banyak," jelas Faisal.

Faisal menambahkan, adapun formasi tenaga teknis di Kabupaten Bandung Barat antara lain pengelola analis untuk ditempatkan di 14 kecamatan. Sesuai dengan informasi dari Kemenpan RB, pembukaan CPNS tahun 2019 mulai di buka 11 November 2019. "Kita masih menunggu informasi dari Kemenpan untuk teknisnya," kata Faisal.

Faisal menambahkan, minat masyarakat mengikuti CPNS masih sangat tinggi. Tahun sebelumnya, CPNS yang mendaftar di Bandung Barat mencapai 7.315 orang dan yang lulus seleksi administrasi 4.500 orang. "Nah, yang diterima hanya 262 orang," tandasnya. (Agus SN)