Penyaluran BLT BBM di KBB Tidak Tepat Sasaran, Warga Padalarang Sebut Datanya Amburadul

INILAHKORAN, Ngamprah - Persoalan penyaluran BLT BBM di KBB disoroti warga Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Pasalnya, warga Padalarang menilai penyaluran BLT BBM di KBB tersebut kerap tidak tepat sasaran, sehingga menuai polemik di masyarakat.

Salah satunya seperti yang dikeluhkan Trisno (57) warga Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, KBB. Ia mengaku, dirinya sempat mempertanyakan penyaluran BLT BBM di KBB itu. Menurutnya, penyaluran kerap tidak tepat sasaran.

Ia menuturkan, selama penyaluran BLT BBM di KBB di tempat tinggalnya di perumahan Pondok Padalarang Indah, bantuan BLT BBM ada yang diberikan kepada warga mampu yang notabene tidak berhak mendapatkannya.

“Data itu sebenarnya dari mana, apakah itu sesuai dengan pangajuan RT/RW dan Desa atau hanya asal-asalan. Soalnya yang mendapatkan bantuan itu disini orang mampu,” ungkap Trisno kepada wartawan, Jumat 16 September 2022.

Ia menyebut, data yang amburadul memang kerap menjadi persoalan, seperti misalnya ia menjelaskan, di tempat tinggalnya ada empat warga yang tidak mampu.

"Mereka semua tidak mendapatkan bantuan, padahal kondisi ke empat warga tersebut tergolong miskin," sebutnya.

Ia menjelaskan, disini ada juga di RT 07 RW 27, namanya Johan Aripin (70) dia hidup sebatang kara dan tidak memiliki rumah. Sementara untuk kesehariannya itu dari anaknya tapi tidak dapat BLT BBM ataupun bantuan lainnya.

“Ada lagi namanya Sarah (50) warga sini juga, sudah tidak memiliki suami, dia berjualan roko dan minumal di Simpang Tol Padalarang. Dia juga menghidupi kedua anaknya serta orang tuanya, sementara yang dapat BLT disini adalah orang mampu yang memiliki kendaraan roda empat,” sambung Trisno.

Oleh karenanya, ia berharap, ada perbaikan di tahap penyaluran berikutnya. Pasalnya, kesalahan ini dapat mengakibatkan kecemburuan sosial di masyarakat.

"Seperti kita tahu sinkronisasi data masyarakat terdampak yang sudah masuk daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan yang belum masuk DTKS memang kerap menjadi kendala penyaluran BLT. Buktinya kondisi tersebut terjadi di wilayah tempat tinggal saya," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) KBB Sri Dustirawati menjelaskan penerima BLT BBM adalah warga masyarakat yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Menurutnya, data yang diperoleh Kemensos merupakan hasil usulan dari masing-masing desa yang dimuat ke dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

“Jadi data itu bisa diusulkan jika mereka benar-benar tidak terdata itu bisa diusulkan dan masuk ke operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) melalui pemerintah desa,” katanya.

Ia menambahkan, data keluarga penerima manfaat (KPM) BLT BBM di KBB sebanyak 171.360 ribu. Sri mengklaim penyaluran BLT BBM sudah mencapai 72 persen.

“Alhamdulillah sudah 72 persen, untuk jumlah bantuan itu per orangnya Rp 500 ribu, dengan rincian BLT BBM Rp 300 ribu dan BLT sembako Rp 200 ribu,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) untuk masyarakat miskin agar tepat sasaran.

Diketahui, BLT BBM disalurkan melalui PT Pos Indonesia (Persero) di masing-masing daerah untuk dibagikan kepada warga miskin. Data warga yang tergolong miskin ini mengandalkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). *** (agus satia negara)