Persiapan Haji 2026 di Jabar Terkendala Struktur Baru Kementerian Haji dan Umrah

INILAHKORAN, Bandung – Persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 di Jawa Barat tengah dihadapkan pada tantangan baru. 

Dengan kuota mencapai 38 ribu jamaah, lahirnya Kementerian Haji dan Umrah membawa konsekuensi bagi pelaksana di daerah, mulai dari ketidakjelasan struktur organisasi hingga keterbatasan sumber daya manusia.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Azhar Simanjuntak sebelumnya menegaskan, bahwa Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) di Kanwil Kemenag otomatis menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah. Artinya, Boy Hari Novian yang sebelumnya menjabat Kabid PHU Kanwil Kemenag Jabar kini otomatis menjadi Plt Kakanwil Kementerian Haji dan Umrah Jabar.

Menurut Boy, penunjukan tersebut merupakan langkah yang tepat. Namun, ia menegaskan bahwa statusnya sebagai Plt bukanlah jaminan otomatis untuk menjadi pejabat definitif.

“Karena ini kan salah satu cara untuk menseleksi juga biar ketika jadi kita benar perform apa enggak,” ujar Boy dikutip Kamis 18 September 2025.

Meski sudah ditunjuk, Boy mengaku masih berada di situasi mengambang karena posisi Kabid PHU di Kemenag sudah tidak ada, sementara di Kementerian Haji dan Umrah pun struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) belum jelas.

“Enggak jelas saya juga, kemenhaj belum, Kemenag sudah enggak ada. (Plt kakanwil?) Kabid saja masih, karena kita belum ada apa-apa, belum jelas,” tuturnya.

Tantangan lain adalah soal kantor Kanwil. Saat ini Boy masih berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bandung. Meski begitu, ada wacana penempatan kantor di kawasan embarkasi Bekasi atau Kertajati.

“Kalau untuk kantor sih kita tergantung kebijakan pusat juga ya. Kalau misalkan dibilang yaudah kami sementara kantor untuk Kanwil harus di embarkasi, antara Bekasi namanya kita nurut. Tapi kalau bisa kita menyarankan lebih baik kita di Kota Bandung. Kenapa? Karena untuk koordinasi itu akan lebih mudah kalau kita ada di ibukota provinsi,” jelasnya.

Di tengah masa transisi itu, persiapan teknis tetap berjalan. Verifikasi jemaah, penerbitan dokumen hingga paspor, dan koordinasi dengan kabupaten/kota di Jabar tetap dilakukan.

“Misalnya untuk jemaahnya kita udah koordinasi, terus juga kita verifikasi jemaah yang berhak berangkat, terus juga kita koordinasi juga masalah dokumen paspor itu tetap berjalan,” kata Boy.

Namun, Boy menyoroti keterbatasan SDM yang dinilai rawan membuat pelayanan haji di Jabar tidak optimal. Saat ini ia hanya dibantu sembilan PNS dan dua PPPK untuk menangani 38.000 jemaah dengan dua embarkasi.
“Ada 10 PNS dan 2 PPPK sedangkan kita ngurusin jemaah 38.000 orang dengan dua embarkasi itu sangat kurang. Kalau mungkin sekitar 20 orangan itu bisa dikatakan udah cukup lah untuk kita bergerak. Karena kalau dipaksakan juga segini terus terang kita agak kewalahan,” ungkapnya.

Selain itu, belum adanya kejelasan dari pusat terkait struktur hingga perangkat organisasi membuat jajaran di daerah masih menunggu kepastian.

“Sekarang ini kami masih tetap berjalan. Tapi kalau untuk masalah peralihannya kita masih nunggu SOTK sih. Kemungkinan akan ada rapat lagi tapi kami belum tahu kapan dipanggil. Kami sih pengennya ada audiensi ya. Maksudnya kami juga mau kasih tahu kan di daerah ini seperti apa. Karena sebenarnya kan operasional haji ini ujung tombaknya di daerah,” tegas Boy.

Ia menambahkan, masyarakat akan menilai eksistensi Kementerian Haji dan Umrah dari kinerja penyelenggaraan di lapangan.

“Jangan sampai ada penilaian misalkan kementerian haji dan umrah sama saja ataupun lebih buruk mungkin dari Kementerian Agama kan pasti orang menilai ngapain ada Kementerian Haji dan Umroh,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Jabar Dudu Rohman menegaskan pihaknya tetap siap membantu demi suksesnya pelaksanaan haji, meski kewenangan haji sudah sepenuhnya beralih ke Kementerian Haji dan Umrah.

“Kemenag sudah lepas, tapi kontribusi kita sebagai Kakak kepada adik yang harus jaga walaupun ada pengalaman-pengalaman seperti ini, untuk kesuksesan kenapa kita tidak bisa membantu,” ujarnya.

Dudu menambahkan, bidang haji dan umrah untuk sementara masih berada di kantor yang sama, sambil menunggu penataan ulang aset termasuk dua asrama haji yang kini menjadi kewenangan Kementerian Haji dan Umrah.***